Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 125

"Dalam waktu dengan akan diinstruksikan mogok nasional butuh outsourcing PLN di seluruh
              Indonesia. Mogok nasional berhenti bekerja buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia," ucap
              Said dalam konferensi pers, Kamis (10/6).

              Said  mengatakan  PLN  mengubah  kebijakan  dalam  membayar  THR  tahun  ini.  Perusahaan
              menghapus tunjangan kinerja dan tunjangan delta dari komponen pembayaran THR.

              Hal  ini  dinilai  tak  sesuai  dengan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan  Pemberian  THR  Keagamaan  Tahun  2021  Bagi
              Pekerja/Buruh  di  Perusahaan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang
              Pengupahan.

              Mogok nasional ini akan diinstruksikan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
              Lalu, didukung oleh anggota KSPI yang berjumlah sekitar 2 juta.

              Namun, Said mengatakan FSPMI akan melakukan aksi nasional terlebih dahulu di kantor pusat
              PLN. Jika aksi nasional ini tak memberikan jalan keluar yang diharapkan pekerja outsourcing
              PLN, maka baru dilakukan mogok nasional.

              "Setelah aksi di kantor pusat PLN, nanti akan dilanjutkan instruksi mogok nasional, berhenti
              bekerja buruh-butuh outsourcing PLN. Didukung oleh anggota FSPMI 250 ribu orang," ujar Said.

              Dalam aksi tersebut, ada beberapa tuntutan untuk PLN.

              Pertama, pecat direksi dan komisaris PLN.

              "Berhentikan direksi dan komisaris PLN, terutama Direktur Utama Zulkifli Zaini dan direksi yang
              terkait dengan sumber daya manusia. Berhentikan," tegas Said.

              Kedua, cabut peraturan direksi (perdir) PLN terkait pembayaran THR 2021. Said meminta PLN
              kembali memasukkan kembali tunjangan kinerja dan tunjangan delta sebagai komponen THR
              2021.
              Ketiga, kembalikan kesepakatan antara Kementerian BMN saat dinahkodai Dahlan Iskan dengan
              DPR terkait pekerja outsourcing yang bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja lebih
              dari lima tahun.

              Keempat, buat perjanjian kerja bersama antara pekerja outsourcing dengan PLN terkait status
              karyawan.

              Kelima, meminta DPR memanggil direksi PLN untuk membayar THR karyawan outsourcing sesuai
              ketentuan.

              CNNIndonesia.com telah meminta tanggapan Executive Vice President Komunikasi Korporat dan
              CSR  PLN  Agung  Murdifi  melalui  WhatsApp.  Namun,  belum  ada  respons  hingga  berita  ini
              diturunkan.
















                                                           124
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130