Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 127

PLN JAWAB TUDINGAN TAK BAYAR THR PENUH KE BURUH OUTSOURCING

              PT PLN (Persero) angkat suara soal tudingan terkait tidak bayar penuh tunjangan hari raya (THR)
              para buruh outsourcingnya. Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G. Akmalaputri
              membantah  tudingan  tersebut.  Menurut  Arsyadany,  perusahaan  pelat  merah  itu  senantiasa
              mematuhi ketentuan yang berlaku terkait hak-hak pekerjanya.

              "PT  PLN  (Persero)  senantiasa  mematuhi  ketentuan  yang  berlaku  sesuai  Undang-Undang
              Ketenagakerjaan  dan  kebijakan  internal perusahaan,  termasuk  pemenuhan  hak-hak  normatif
              pegawai  dan  tenaga  kerja,  khususnya  dalam  hal  pembayaran  THR,"  ujar  Arsyadany  kepada
              detikcom, Kamis (10/6/2021).

              Dalam hal pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban
              yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
              Menteri  Ketenagakerjaan  No.  6  Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  Bagi
              Pekerja/Buruh di Perusahaan.
              "Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah
              hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN
              (Persero)," tegasnya.

              Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuding PLN
              tak membayar penuh THR seluruh buruh outsourcing-nya yang berjumlah hampir 100.000 orang
              di seluruh Indonesia.

              Said  menjelaskan  maksud  THR  buruh  outsourcing  tidak  dibayar  penuh  adalah  sebab  ada
              tunjangan kinerja dan tunjangan delta para buruh saat menjelang Lebaran 2021 kemarin tiba-
              tiba dijadikan tidak tetap. Biasanya, kedua tunjangan itu adalah tunjangan tetap, sehingga THR
              yang dibayarkan berkurang.

              Biasanya THR buruh outsourcing PLN meliputi gaji pokok dan kedua tunjangan tersebut. Akan
              tetapi, untuk tahun ini hanya dihitung berdasarkan gaji pokoknya saja.

              "THR nya dibayar sekedarnya, ada yang dibayar Rp 1 juta, Rp 2 juta, THR 2021, terus di mana
              Menteri, di mana Negara," katanya.

              Oleh  karena  itu,  para  buruh  outsourcing  didukung  para  anggota  KSPI  mengancam  bakal
              melakukan mogok nasional dalam waktu dekat ini bila hak mereka tidak dibayar sebagaimana
              mestinya.

              "Dalam waktu dekat akan diinstrukikan oleh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
              dan didukung oleh KSPI mogok nasional buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia. Mogok
              nasional berhenti bekerja buruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia," ucapnya.
              Sebelum itu, para buruh akan melakukan demo ke kantor pusat PLN di Jakarta Selatan dan
              kantor-kantor  cabang  di  daerah.  Sebelum  melakukan  demo  dan  mogok  kerja,  para  buruh
              berharap agar dibuka diskusi dan dialog dnegan para direksi PLN terkait hal ini.













                                                           126
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132