Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 90
Terkait hal tersebut, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Arsyadani Ghana
Akmalaputri mengungkapkan, pembayaran THR pekerja outsourcing merupakan ranah
hubungan industrial antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pekerja atau vendor.
"Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN
(Persero)," kata Arsyadani kepada Kompas.com, Kamis (10/6/2021).
Arsyadani mengatakan, pihaknya telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"PLN senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan
kebijakan internal perusahaan, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pegawai dan tenaga
kerja, khususnya dalam hal pembayaran THR," ujar dia.
Sebelumnya Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, pembayaran THR kepada pekerja
outsourcing tidak sesuai dengan aturan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai
pembayaran THR Keagamaan 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang
pengupahan.
Daftarkan email Said menyebut, secara tiba-tiba menjelang Lebaran, PLN mengeluarkan
peraturan direksi yang merubah tunjangan kinerja dan tunjangan delta yang tadinya
diperhitungkan sebagai pemberian THR besama gaji pokok, lalu diperhitungkan menjadi tidak
tetap.
"Bagaimana mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya disuntik dari uang rakyat
tetapi para pekerja ( outsourching ) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya,
THR-nya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Said.
89
