Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 85
Judul Bakal Ada Demo Buruh Besar-besaran (Lagi) Tolak Omnibus Law
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5600857/bakal-ada-
demo-buruh-besar-besaran-lagi-tolak-omnibus-law
Jurnalis Soraya Novika
Tanggal 2021-06-10 16:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami resmi nanti akan meminta seluruh anggota KSPI
setidaknya 2,2 juta orang di lebih dari 24 provinsi lebih dari 300 kab/kota dan lebih dari 10.000
pabrik berhenti bekerja selama beberapa hari
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sambil kita menunggu agar hakim MK segera juga
menyidangkan uji materiil yang diajukan oleh KSPSI Andi Ghani dan KSPI terkait dengan klaster
ketenagakerjaan Ciptaker pasal-pasal yang kami gugat
Ringkasan
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) akan kembali
menggelar aksi mogok nasional ke-2 sebagai bentuk penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta
Kerja. Mogok nasional akan digelar saat Mahkamah Konstitusi membuat putusan uji formil dan
uji materiil yang tidak sesuai dengan harapan buruh.
BAKAL ADA DEMO BURUH BESAR-BESARAN (LAGI) TOLAK OMNIBUS LAW
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) akan kembali
menggelar aksi mogok nasional ke-2 sebagai bentuk penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta
Kerja. Mogok nasional akan digelar saat Mahkamah Konstitusi membuat putusan uji formil dan
uji materiil yang tidak sesuai dengan harapan buruh.
"Kami resmi nanti akan meminta seluruh anggota KSPI setidaknya 2,2 juta orang di lebih dari 24
provinsi lebih dari 300 kab/kota dan lebih dari 10.000 pabrik berhenti bekerja selama beberapa
hari," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/6/2021).
Sejauh ini, tuntutan buruh terkait dengan Omnibus Law sudah masuk sidang uji formil. Tuntutan
buruh terkait uji formil ini intinya adalah meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk
membatalkan seluruh pasal-pasal UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang dianggap cacat formil.
84
