Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 86
Said merinci cacat formil omnibus law karena tidak melibatkan partisipasi publik. Lalu, tidak juga
ada keterbukaan informasi publik terutama terkait pengesahannya. Awalnya UU itu rencananya
disahkan tanggal 8 Oktober 2020 namun tiba-tiba dimajukan jadi 5 Oktober 2020. Terakhir,
karena tidak sesuai dengan UU P3, peraturan pembuatan perundang-undangan.
Selain itu, para buruh juga sudah mengajukan uji materiil yang diharapkan juga mencapai
putusan sesuai harapan buruh.
"Sambil kita menunggu agar hakim MK segera juga menyidangkan uji materiil yang diajukan oleh
KSPSI Andi Ghani dan KSPI terkait dengan klaster ketenagakerjaan Ciptaker pasal-pasal yang
kami gugat," ucapnya.
85
