Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

Ia mengatakan, untuk mengurangi sindikat pengiriman PMI secara ilegal, maka harus ada
pencegahan sejak awal sebagai bentuk perlindungan awal. Pihaknya telah membentuk satuan
tugas (satgas) pemberantasan sindikat pengiriman PMI.

BP2MI juga mendorong untuk pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan yang
rentan dengan eksploitasi. Kesejahteraan PMI diperhatikan dengan pemenuhan kebutuhan
pembiayaan, agar terhindar dari praktik pengiriman PMI ilegal.

"Di situlah bukti keadilan negara yang sesungguhnya, tapi di luar itu kami juga sedang
melakukan modernisasi sistem. Saya bermimpi bisa memiliki koneksi integrasi sistem dengan
masi ng-masing unit kerja kementerian/lembaga yang lainnya, sehingga bisa memiliki big single
data," ucap Benny.

BPJS Ketenagakerjaan

Ahmad Sulintang mengatakan, pihaknya juga memperhatikan permasalahan data yang ada.
Sebab, hal ini memengaruhi jumlah PMI yang harus diiku-sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Terus terang sejak tahun 2017 sampai sekarang, kami baru memasukkan 490 ribu PMI yang
terlindungi oleh jaminan sosial. Pendataan terhadap PMI baru kami lakukan mulai tahun 2017,
sebab baru di tahun tersebut BPJS Ketenagakerjaan ditugaskan untuk memberikan perlindungan
sosial kepada PMI," ucap Ahmad.

Pembenahan data ini menjadi pekerjaan rumah (PR) seluruh pihak, khususnya untuk melindungi
PMI di luar negeri yang tidak pulang tetapi meneruskan pekerjaannya. PMI ini banyak yang tidak
memiliki jaminan sosial.

"PMI seperti ini yang belum tentu memiliki jaminan sosial. Oleh karena itu diperlukan singk data
(yang akurat)," ucapnya.
Minta Perlakuan Manusiawi

Sementara itu, Sring Atin mengatakan, bila negara melihat besarnya peran PMI terhadap
perekonomian negara, maka pemerintah harus memperlakukan PMI secara manusiawi.
Pemerintah mengupayakan agar buruh migran itu tidak lagi menjadi korban sindikat pengiriman
PMI secara ilegal. Sebab, sindikat tersebut memanfaatkan situasi kemiskinan yang dialami oleh
banyak rakyat Indonesia sampai saat ini.

"Sementara itu, dengan dibukanya penempatan PMI ke luar negeri sekarang semakin
memperjelas bahwa kedudukan buruh migran di mata negara adalah aset barang. Seperti barang
dagangan yang dijual demi devisa untuk membayar utang atau menghadapi resesi ekonomi yang
diprediksi akan terjadi di Indonesia," ucapnya.

Ia mengatakan, bila pemerintah mengakui buruh migran sebagai manusia, artinya negara akan
berusaha untuk menjamin hak libur, istirahat, jam kerja, dan hak berorganisasi. Sebab banyak
negara yang ditempati PMI belum menjamin hak berorganisasi. Hal ini yang menyebabkan PMI
tetap berada dalam berbagai masalah penyiksaan dan pelanggaran aturan.

"Peran organisasi itu tidak bisa diabaikan negara. Kami yang berada di garda terdepan dalam
melindungi teman-teman di luar negeri, agar mereka terbebas dari segala macam pelanggaran
ataupun pelecehan yang dilakukan oleh majikan ataupun oknum-oknum tertentu," ucap wanita
yang juga menjadi ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) ini.
Sring Atin mengatakan, di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, pihaknya ingin negara hadir.
Pemerintah bisa hadir dengan memberikan bantuan langsung untuk keluarga pekerja migran.

39