Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

Misalkan, dengan memberikan bantuan sembako, subsidi listrik, pendidikan, serta memberikan
bantuan untuk pemeriksaan kesehatan.
"Kemarin kami melihat tes Covid yang dialami oleh buruh migran yang dilakukan di berbagai
daerah, ternyata standarnya berbeda. Itu tidak diterima di negara tujuan," ucapnya.

Tata Kelola Hingga Desa

Sedangkan Wahyu Susilo mengatakan, agenda penting yang harus dijalankan bersama adalah
mempersiapkan tata kelola PMI sampai pada tingkat desa. Hingga kini, belum ada regulasi yang
mengatur tata kelola yang baik mulai dari tingkat desa.

"Belum ada upaya-upaya sistematik untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja P3MI
(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). Saat ini, secara de fa do sebenarnya
Indonesia sedang berada pada masa jeda penempatan. Tetapi, belum ada evaluasi terhadap
kinerja P3MI di masa jeda. Saat jeda selesai ketika penempatan kembali PMI," ucapnya.

Penempatan PMI kembali di era pandemi seperti sekarang, tandas dia, sangat berisiko. Apalagi,
ada 59 negara menutup pintu untuk Warga Negara Indonesia (WNI).

"Meski 14 negara yang ada di Kepmen No 294 Tahun 2020 ini terbuka, tetapi ada negara yang
untuk akses masuknya harus melewati negara yang termasuk dalam 59 negara yang melarang
WNI masuk. Misalnya untuk ke Zimbabwe dan Nigeria, harus melewati Afrika Selatan, padahal
Afrika Selatan termasuk negara yang menutup," ucapnya.
Ia mengatakan, dari hasil pantauan Migrant Care, pembukaan kembali penempatan PMI telah
dimanfaatkan seluas-luasnya untuk perekrutan ugal-ugalan. Padahal, perekrutan ugal-ugalan
akan menimbulkan juga potensi PMI terjerat dalam sindikat perdagangan manusia. Sebab, P3MI
juga tidak menjelaskan bahwa pembukaan ini dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat.
"Sampai sekarang kita tidak pernah melakukan evaluasi total kinerja P3MI sebagai bentuk dari
transformasi tata kelola yang dulu berorientasi bisnis di bawah Undang-Undang No 39 Tahun
2004, ke transformasi pelayanan publik yang seharusnya itu menjadi mandat dari Undang-
Undang No 18 Tahun 2017," ucapnya, (en)

caption:

Zooming With Primus : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny
Rhamdani, Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Ahmad
Sulintang, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong,
Sring Atin serta moderator Primus Dorimulu (kiri) dalam acara Zooming With Primus dengan
tema "Perlindungan Pekerja Migran" Live di Beritasatu TV di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

40