Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

Awiek, sapaan akrab Baidowi, menilai wajar proses sidang yang berjalan di Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai tindak lanjut gugatan warga. "Ya itu biasa saja, hak
konstitusional warga mengajukan gugatan dan selama belum ada putusan, ya, kita tetap jalan,"
kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat dihubungi Republika , Kamis (10/9).

Ia juga tak mempermasalahkan permohonan tim penggugat dalam sidang yang digelar pada
Selasa (8/9) lalu. "Namanya permintaan permohonan ya boleh boleh saja meminta putusan sela,
yang tidak boleh adalah memaksa hakim, itu yang tidak boleh itu melanggar undang undang.
Tapi kalau meminta memohon itu biasa tergantung hakimnya mau mengabulkan permohonan
atau tidak," ujar Awiek.

Sementara itu, pada Selasa (10/9) lalu, sidang tersebut terungkap sejumlah fakta yang dianggap
menunjukkan cacat prosedur RUU Ciptaker. "Keterangan yang dihadirkan para saksi
mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak pernah membuka draf dan Naskah Akademik RUU Cipta
Kerja hingga pembahasan diserahkan ke DPR RI dengan alasan menghindari kegaduhan
publik," kata Merah Johansyah Ismail dan Tim Advokasi Untuk Demokrasi Bersama Para
Pengugat Surat Presiden yang terdiri dari KPBI, KPA, dan YLBHI, dalam keterangannya, Rabu
(9/9).

Dalam sidang yang bernomor 97/G/2020/PTUN-JKT itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku
tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menghadirkan tiga saksi fakta dari Kementerian
Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Para penggugat mengatakan pemerintah juga mengakui bahwa Naskah Akademik RUU Cipta
Kerja dibuat secara bersamaan dengan draf RUUnya. Kecatatan lainnya, Para penggugat
menambahkan Naskah Akademik RUU Ciptaker tidak pernah diberikan dalam pertemuan
dengan buruh sebelum Surpres diterbitkan untuk menghindari kegaduhan publik..

43