Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 43
Judul Surpres RUU Ciptaker Digugat, Ini Respons DPR
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qggpq4428/surpres-ruu-ciptaker-digugat-
ini-respons-dpr
Jurnalis Arif Satrio Nugroho
Tanggal 2020-09-11 04:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Ya itu biasa saja, hak konstitusional warga
mengajukan gugatan dan selama belum ada putusan, ya, kita tetap jalan
neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Namanya permintaan permohonan ya
boleh boleh saja meminta putusan sela, yang tidak boleh adalah memaksa hakim, itu yang tidak
boleh itu melanggar undang undang. Tapi kalau meminta memohon itu biasa tergantung
hakimnya mau mengabulkan permohonan atau tidak
neutral - Johansyah Ismail (None) Keterangan yang dihadirkan para saksi mengonfirmasi bahwa
pemerintah tidak pernah membuka draf dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja hingga
pembahasan diserahkan ke DPR RI dengan alasan menghindari kegaduhan publik
Ringkasan
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan tidak
terganggu dengan sidang gugatan surat presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja
(Ciptaker). Baleg DPR menilai mengajukan gugatan merupakan hak konstitusional warga.
Awiek, sapaan akrab Baidowi, menilai wajar proses sidang yang berjalan di Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai tindak lanjut gugatan warga. "Ya itu biasa saja, hak
konstitusional warga mengajukan gugatan dan selama belum ada putusan, ya, kita tetap jalan,"
kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat dihubungi Republika , Kamis (10/9).
SURPRES RUU CIPTAKER DIGUGAT, INI RESPONS DPR
JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan
tidak terganggu dengan sidang gugatan surat presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja
(Ciptaker). Baleg DPR menilai mengajukan gugatan merupakan hak konstitusional warga.
42