Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 43

Judul               Surpres RUU Ciptaker Digugat, Ini Respons DPR
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qggpq4428/surpres-ruu-ciptaker-digugat-
                                    ini-respons-dpr
                Jurnalis            Arif Satrio Nugroho
                Tanggal             2020-09-11 04:44:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Ya itu biasa saja, hak konstitusional warga
              mengajukan gugatan dan selama belum ada putusan, ya, kita tetap jalan

              neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg DPR RI) Namanya permintaan permohonan ya
              boleh boleh saja meminta putusan sela, yang tidak boleh adalah memaksa hakim, itu yang tidak
              boleh  itu  melanggar  undang  undang.  Tapi  kalau  meminta  memohon  itu  biasa  tergantung
              hakimnya mau mengabulkan permohonan atau tidak
              neutral - Johansyah Ismail (None) Keterangan yang dihadirkan para saksi mengonfirmasi bahwa
              pemerintah  tidak  pernah  membuka  draf  dan  Naskah  Akademik  RUU  Cipta  Kerja  hingga
              pembahasan diserahkan ke DPR RI dengan alasan menghindari kegaduhan publik



              Ringkasan
              Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  RI  tetap  melanjutkan  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja  dan  tidak
              terganggu  dengan  sidang  gugatan  surat  presiden  (Surpres)  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja
              (Ciptaker). Baleg DPR menilai mengajukan gugatan merupakan hak konstitusional warga.

              Awiek, sapaan akrab Baidowi, menilai wajar proses sidang yang berjalan di Pengadilan Tata
              Usaha  Negara  (PTUN)  Jakarta  sebagai  tindak  lanjut  gugatan  warga.  "Ya  itu  biasa  saja,  hak
              konstitusional warga mengajukan gugatan dan selama belum ada putusan, ya, kita tetap jalan,"
              kata Wakil Ketua  Baleg DPR RI  Achmad Baidowi saat dihubungi  Republika  , Kamis (10/9).



              SURPRES RUU CIPTAKER DIGUGAT, INI RESPONS DPR
              JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan
              tidak terganggu dengan sidang gugatan surat presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja
              (Ciptaker). Baleg DPR menilai mengajukan gugatan merupakan hak konstitusional warga.



                                                           42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48