Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 51
Nominal iuran itu pun ditanggung oleh kedua pihak karena berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) 82/2019 tentang Jaminan Sosial, pemberi kerja menanggung iuran PPU sebesar 4% dan
pekerjanya menanggung 1%. "Kita perlu adil juga kepada mereka yang berupah tinggi supaya
tidak terlalu banyak menyubsidi. Oleh karena itu, kami sih ingin [batas atas itu berada] di angka
Rp20-30 juta."
Selain dari aspek regresif, peningkatan batas atas itu pun menurutnya harus dilakukan untuk
mengurangi selisih dengan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP)
yang terus meningkat.
50