Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

"Target perolehan iuran PPU Badan Usaha dalam rencana kerja 2020 senilai Rp31 triliun tidak
akan tercapai," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (10/9).
Seperti diketahui, BPJS Kesehatan mencatat terdapat 1,03 juta peserta yang turun kelas pada
Desember 2019. Artinya, pada Desember 2019 BPJS Kesehatan kehilangan pendapatan iuran
Rp33,84 miliar.

Berdasarkan catatan Bisnis, tren penurunan kelas kepesertaan JKN sebelumnya terjadi saat
pemerintah mengumumkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2019 dan
kebijakannya berlaku pada 2020. Hal tersebut menyebabkan 2,3 juta peserta memilih untuk
turun kelas pada Desember 2019-Mei 2020, sehingga perolehan iuran BPJS Kesehatan berkurang
Rp 126,9 miliar.

Perhitungan itu pun belum mempertimbangkan peserta yang menonaktifkan status
kepesertaannya atau menunggak iuran, sehingga terdapat kemungkinan kehilangan pendapatan
iuran lebih besar.
Beberapa alasan yang membuat penurunan kelas dan kepesertaan berlanjut pada tahun ini.
Pertama, menurunnya penghasilan sektor bisnis akan membuat perusahaan-perusahaan
kesulitan membayar iuran karyawannya. Ditambah, gelombang pemutusan hubungan kerja
(PHK) pun berpotensi mengurangi jumlah peserta PPU sehingga perolehan iurannya dapat
menurun.

Kedua, menurunnya daya beli masyarakat akan berpotensi membuat para peserta mandiri
kesulitan membayar iuran. Menurut Timboel, kesulitan membayar iuran dapat berimbas pada
peningkatan tunggakan iuran atau banyak peserta yang turun kelas.

"terlebih, penurunan penghasilan pekerja informal saat PSBB berlaku. Kondisi tersebut
menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah agar para peserta JKN tetap memperoleh
perlindungan dan perolehan iuran BPJS Kesehatan tetap terjaga.
Berdasarkan data Buku Statistik JKN, pada 2018 terdapat 17,16 juta peserta BPJS Kesehatan di
daerah khusus tersebut.

Jumlah peserta di Jakarta mencakup 8,25% dari total peserta JKN pada 2018 sebanyak 208,05
juta. Menurut Timboel, dalam kondisi ini pemerintah harus memastikan pendapatan iuran BPJS
Kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terjaga. Dana tersebut diperoleh
dari iuran segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PPU Pegawai Negeri.

Pemerintah pun, menurutnya, perlu memastikan agar bantuan iuran yang diberikan kepada
peserta PBI tepat sasaran.

Risiko penurunan perolehan iuran program JKN pun menjadi kekhawatiran Anggota Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri. Asih yang merupakan wakil kalangan ahli ini
menyebut perhitungan iuran peserta PPU menggunakan mekanisme persentase yakni 5%
terhadap total, tetapi terdapat batas maksimal gaji yang diperhitungkan sebesar Rp12 juta.

Menurutnya, batas atas tersebut harus ditingkatkan agar menghilangkan sisi regresif, padahal
penyelenggaraan JKN harusnya bersifat gotong royong.

"Pagu yang ada sekarang ini memang masih rendah, tadinya Rp7 juta, Rp8 juta, sekarang Rp
12 juta," ujar Asih belum lama ini.
Dia mencontohkan bahwa seseorang yang memiliki gaji Rp50 juta akan diperhitungkan gajinya
menjadi Rp 12 juta, sesuai batas atas. Maka besaran iuran yang dibebankan kepada peserta itu
adalah 5% dari Rpl2 juta atau Rp600.000, sekitar 1,2% dari total gaji peserta tersebut.

49