Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 87
SUDAH SEJAUH MANA PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA?
Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk progresnya saat ini sudah mencapai
80%.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nurul Arifin mengatakan pembahasan
masih dilakukan dengan berbagai stakeholder termasuk isu ketenagakerjaan yang dilakukan oleh
pemerintah, pengusaha, serta pewakilan 16 federasi pekerja.
"Saat ini pembahasan omnibusblaw ciptaker sudah mencapai 80%. Harapannya pada masa
sidang tahun 2020 ini, RUU omnibus law ciptaker bisa disahkan oleh DPR, kata Nurul seperti
yang dikutip, Kamis (10/9/2020).
Nurul menyebut, masalah mengenai isu kewajiban pemberian bonus pekerja dari pemeberi kerja
atau pengusaha akan dibahas lebih dalam.
Dalam pembahasan RUU omnibus law cipta kerja, dikatakan Nurul terdapat pasal yang mengatur
pemberian bonus. Klausul tersebut terdapat pada Pasal 92 Bab IV tentang ketenagakerjaan.
Secara umum, dia bilang pembahasan isu ini intinya untuk melindungi hak pekerja dan tetap
memperhatikan kemampuan perusahaan.
Masih dalam Pasal 92 Bab IV, terdapat ketentuan mengenai kewajiban perusahaan memberikan
bonus hingga lima kali upah bagi mereka yang telah bekerja minimal 12 tahun. Menurut Nurul,
pembahasan tersebut masih ada beberapa poin yang perlu diharmonisasi kembali.
"Tinggal kesepakatan ini dinarasikan menjadi legal drafting. Ini nantinya antara pemerintah dan
9 fraksi di DPR. Pasal ketenagakerjaan yang selama ini dianggap paling krusial juga sudah
disepakati bersama, baik itu oleh pemerintah, pengusaha, dan beberapa serikat buruh.
Kesepakatan sudah terjadi dan tinggal dituangkan di dalam draft legislasi," katanya.
Selain itu, Nurul mengungkapkan RUU omnibus law ciptakerja juga akan melindungi para pekerja
dan mengakomodasi pengusaha. Sebab, beleid ini bisa mengubah pendekatan industri yang
sebelumnya mengandalkan upah murah menjadi konsep human capital.
"Omnibus law bisa mengubah pendekatan industri yang sebelumnya mengandalkan upah murah
dari buruh menjadi konsep human capital yaitu pekerja dengan pendidikan dan keterampilan
sesuai dengan kebutuhan industri, mempunyai fleksibilitas dan kemampuan melakukan inovasi,"
katanya.
"Perubahan lanskap bisnis ini pada satu sisi menguntungkan bagi buruh atau pekerja terampil
dan professional karena mereka mempunyai posisi tawar yang kuat di dalam industri. RUU cipta
kerja ini dibuat dalam konteks untuk memberikan peningkatan perlindungan dan peningkatan
kesejahteraan kepada pekerja," tambahnya.
Buka halaman selanjutnya.
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, pembahasan RUU omnibusblaw cipta kerja mencari
titik temu yang mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan pekerja, serta
kelangsungan usaha yang berkesinambungan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan beleid ini tidak hanya membahas mengenai
penciptaan lapangan kerja dengan mempermudah investasi.
"Kepentingan dari UU ini adalah mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja yang lebih luas,
tapi di situ kami harus jaga keberlangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan pekerja
dan buruh, serta kelangsungan usaha yang berkesinambungan," kata Ida.
86
