Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

Judul Sudah Sejauh Mana Pembahasan RUU Cipta Kerja?
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5168241/sudah-
sejauh-mana-pembahasan-ruu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-10 20:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Nurul Arifin (Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat) katanya. Selain itu, Nurul
mengungkapkan RUU omnibus law ciptakerja juga akan melindungi para pekerja dan
mengakomodasi pengusaha. Sebab, beleid ini bisa mengubah pendekatan industri yang
sebelumnya mengandalkan upah murah menjadi konsep human capital

positive - Nurul Arifin (Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat) katanya. Selain itu, Nurul
mengungkapkan RUU omnibus law ciptakerja juga akan melindungi para pekerja dan
mengakomodasi pengusaha. Sebab, beleid ini bisa mengubah pendekatan industri yang
sebelumnya mengandalkan upah murah menjadi konsep human capital. Omnibus law bisa
mengubah pendekatan industri yang sebelumnya mengandalkan upah murah dari buruh menjadi
konsep human capital yaitu pekerja dengan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan
kebutuhan industri, mempunyai fleksibilitas dan kemampuan melakukan inovasi

positive - Nurul Arifin (Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat) tambahnya. Buka halaman
selanjutnya. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, pembahasan RUU omnibusblaw cipta
kerja mencari titik temu yang mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan
pekerja, serta kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziah mengatakan beleid ini tidak hanya membahas mengenai penciptaan lapangan kerja
dengan mempermudah investasi

Ringkasan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) masih
bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk progresnya saat ini sudah mencapai 80%.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nurul Arifin mengatakan pembahasan
masih dilakukan dengan berbagai stakeholder termasuk isu ketenagakerjaan yang dilakukan oleh
pemerintah, pengusaha, serta pewakilan 16 federasi pekerja.

85