Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020

kontrak dan tidak akan pernah menikmati kompensasi berupa pesangon seperti pekerja tetap
ketika terjadi PHK.
"Bisa jadi hanya di atas kertas, karena ke depan makin sedikit pekerja yang bisa menikmati nilai
pesangon tersebut karena ke depan trennya tidak ada lagi kewajiban pekerja yang kontrak
diangkat jadi permanen, sehingga semuanya tergantung itikad baik pemberi kerja. Kecuali untuk
pekerja yang saat ini statusnya sudah permanen," Kata Andriko saat dihubungi, Rabu
(21/10/2020).

PP harus jelas dan memihak pekerja Sistem kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) sudah sejak lama menjadi isu tuntutan buruh/pekerja.

Sistem kerja kontrak dianggap menimbulkan pemiskinan sistematis, sebab pekerja tidak
mendapatkan hak-hak penuh selayaknya buruh tetap. Yang diuntungkan lewat sistem ini adalah
perusahaan.

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengatakan pernyataan
Menaker hanya sebuah pembenaran terhadap lahirnya UU Cipta Kerja.

Menurut Jumisih yang semestinya perlu diatur pemerintah adalah bagaimana para pekerja/buruh
kontrak terlindungi dengan aturan pengangkatan menjadi pekerja tetap secepatnya.

"Ini sungguh pernyataan yang aneh, kalau mau melindungi pekerja jangan tanggung-tanggung,
pastikan seluruh buruh di Indonesia menjadi pekerja tetap, itu baru kita nyatakan perlindungan,"
ucap Jumisih, Selasa (20/10/2020).

Ketentuan PKWT ini juga menjadi tuntutan buruh dan berbagai kelompok masyarakat sipil lain
dalam aksi-aksi penolakan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja justru dianggap makin memperlemah posisi buruh dengan dihapusnya ketentuan
maksimal perusahaan dapat memperpanjang masa kerja kontrak.

Artinya, tidak menutup kemungkinan pekerja dapat menjadi pekerja kontrak seumur hidup.

Nabiyla berharap aturan dalam PP yang dibuat pemerintah nantinya memihak kepada
kepentingan pekerja/buruh.

Ia mendorong agar pemerintah melibatkan pihak terkait dalam pembahasan PP soal uang
kompensasi tersebut. Meskipun ia juga sangsi, sebab untuk proses pembuatan PP, pemerintah
memiliki waktu yang sangat sempit yaitu maksimal 3 bulan.

"Hal ini hanya akan bisa terjadi kalau pembuatan PP dilakukan secara transparan dan melibatkan
semua stakeholder terkait," kata Nabiyla.

207