Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 49
Selanjutnya, Apindo telah menerima surat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kem-naker).
Isinya, ajakan untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Omnibus
Law ini.
Surat dari Kemnaker itu, lanjut Hariyadi, meminta kepada Apindo untuk menentukan nama-nama
yang akan dimasukkan ke dalam Tim Pembahasan Peraturan Pemerintah.
Organisasi buruh atau pekerja juga telah menerima surat serupa dari Kemnaker.
Hal itu, antara lain disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Elly Rosita Silaban. Tapi, Elly menyatakan pihaknya belum merespons ajakan itu. Alasannya,
KSBSI sedang menunggu Presiden Jokowi mengundangkan Omnibus Law ini, agar bisa segera
mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami akan menggugat Omnibus Law ini, tapi diajak membahas peraturan turunannya. Ini
kontradiktif," ucap Elly.
Lantas, bagaimana organisasi buruh yang lain menanggapi ajakan membahas Peraturan
Pemerintah itu? Bagaimana pula pandangan pihak Pemerintah. Berikut ini perdebatannya.
48
