Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 46
Kalau Pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, ada dugaan, serikat
buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.
Bukankah buruh terlibat dalam pembahasan Raneangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker?
DPR menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan. Kami berharap, dilibatkan itu dalam
arti sesungguhnya. Tapi, DPR seperti sedang kejar setoran. Buruh merasa dikhianati.
Kenapa merasa dikhianati?
Kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh. Tapi, masukan yang kami sampaikan,
banyak yang tidak diakomodir. Jadi, tidak benar apa yang dikatakan DPR, bahwa 80 persen
usulan buruh sudah diadopsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Apa yang KSPI akan lakukan selanjutnya?
Ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Pertama, mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur, terarah dan konstitusional, di daerah
maupun secara nasional.
Kedua, ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil Omnibus Law Undnag-Undang
Ciptaker. Ketiga, meminta legislatif melakukan review ke DPR dan eksekutif review ke
Pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan
terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan. jon
Buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja, dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi, terlibat membahas Peraturan Pemerintah itu.
45
