Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 OKTOBER 2020
P. 45
Judul Kami Tak Mau Ikut Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis JON
Tanggal 2020-10-23 04:33:00
Ukuran 242x169mmk
Warna Warna
AD Value Rp 65.340.000
News Value Rp 196.020.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Bagaimana respons Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengenai ajakan Pemerintah
untuk membahas aturan turunan Undang-Undang Ciptaker?. Para pekerja yang tergabung dalam
KSPI, tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang
Ciptaker.
KAMI TAK MAU IKUT BAHAS ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER
SAID IQBAL, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
Bagaimana respons Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengenai ajakan Pemerintah
untuk membahas aturan turunan Undang-Undang Ciptaker?
Para pekerja yang tergabung dalam KSPI, tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan
Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker.
Kenapa KSPI tidak mau terlibat membahas Peraturan Pemerintah (PP) itu?
Kami harus sejalan dengan komitmen kaum buruh atau pekerja. I lingga saat ini, kaum buruh
menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan.
Apakah aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja akan terus dilakukan buruh?
Aksi penolakan oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang. Yang artinya, buruh
tetap menolak Omnibus Law ini.
Tidak mau membahas PP ini sama sekali?
Buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja, dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi, terlibat membahas Peraturan Pemerintah itu.
Di tengah derasnya penolakan terhadap Omnibus La ini, apakah Anda melihat Pemerintah
bergerak cepat mengajak buruh membahas PP-nya?
44
