Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 155
sampaikan bahwa kami akan mendukung Gubernur dan akan menjadi tergugat intervensi apabila
itu terjadi gugatan dari Apindo Jawa Tengah ke PTUN
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Walaupun di formula upah berdasarkan PP
78 ketemu di angka 3,33 persen tetapi angka 3,27 persen itu sikap yang luar biasa karena Jabar,
Banten, dan Sumut tidak ada kenaikan. Artinya Pak Ganjar telah melakukan diskresinya dengan
kewenangan sebagai kepala daerah. Itu menunjukkan Gubernur pro dengan rakyatnya
Ringkasan
Kalangan pengusaha di Jawa Tengah berencana menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat.
Gugatan tersebut dilayangkan terkait keputusan kenaikan UMP Jateng sebesar 3,27 persen
melalui SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021.
NAIKAN UMP JATENG 3,27 PERSEN, GANJAR PRANOWO DIGUGAT KE PTUN
Kalangan pengusaha di Jawa Tengah berencana menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat.
Gugatan tersebut dilayangkan terkait keputusan kenaikan UMP Jateng sebesar 3,27 persen
melalui SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021.
Ganjar memutuskan tetap menaikkan UMP Jateng tahun depan menjadi sebesar Rp1.798.979,12
dari UMP Jateng tahun 2020 sebesar Rp1.742.015.
Kenaikan sebesar Rp 56.963,90 itu dinilai menambah kesulitan bagi dunia usaha di tengah
kondisi ekonomi yang mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
"Kita sudah mempersiapkan untuk mengajukan gugatan kita ke PTUN Semarang soal keputusan
kenaikan UMP Jateng oleh Gubernur," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng
Frans Kongi, Kamis (5/11/2020).
Keputusan kenaikan UMP Jateng tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundangan
yang berlaku, yaitu Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Patut diduga bahwa Gubernur tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dan hal
ini merugikan bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk," katanya.
Menurutnya, keputusan tersebut berakibat hilangnya kepastian hukum dan kekhawatiran yang
berimbas kacaunya proses pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota di seluruh Jateng.
"Maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum atau menggunakan hak konstitusi melalui
jalur hukum," ucapnya.
154
