Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 150
Judul Respons Menaker soal Gubernur Naikkan UMP 2021
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201105200833-532-
566489/respons-menaker-soal-gubernur-naikkan-ump-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-05 20:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada daerah yang tidak mempedomani
SE tersebut dalam penetapan UM-nya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada
pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak covid-19 terhadap perlindungan
upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) SE adalah referensi untuk menentukan,
sehingga kalau ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tak mempersoalkan gubernur yang tetap menaikkan Upah
Minimum Provinsi ( UMP ) 2021. Padahal, kebijakan itu tidak sejalan dengan imbauan yang
sempat diberikannya agar UMP tahun depan sama dengan tahun ini.
Ketentuan agar UMP 2021 tidak naik tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam SE itu, Ida meminta gubernur tidak mengubah besaran
UMP tahun depan karena mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa
pandemi covid-19.
149