Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Judul Naikan UMP Jateng 3,27 Persen, Ganjar Pranowo Digugat ke PTUN

Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2020/11/05/19275601/naikan-ump-
jateng-327-persen-ganjar-pranowo-digugat-ke-ptun

Jurnalis Kontributor Semarang, Riska Farasonalia
Tanggal 2020-11-05 19:27:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Frans Kongi (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kita sudah mempersiapkan untuk
mengajukan gugatan kita ke PTUN Semarang soal keputusan kenaikan UMP Jateng oleh
Gubernur

negative - Frans Kongi (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng) Patut diduga
bahwa Gubernur tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dan hal ini merugikan
bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk

neutral - Frans Kongi (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng) Maka kami akan
mengambil langkah-langkah hukum atau menggunakan hak konstitusi melalui jalur hukum

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) (Gugatan) itu haknya Apindo sih ya. Tapi
kalau kita melihat tadi dari para buruh kan kita belum selesai. Belum selesai karena setelah ini
masih ada UMK. Justru yang kita butuhkan antara buruh dan pengusaha bisa buka-bukaan,
transparan, apakah perusahaannya untung atau rugi

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Kalau mereka perusahaannya untung maka
kita fair, kita naikkan bersama. Kalau kemudian rugi silakan bicara dengan kami. Kalaulah
kemudian perusahaan rugi mereka (buruh) juga bisa mengerti kok kondisinya

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Maka dari itu, kami harapkan bantuan dari
Apindo. Yuk ajak buruhnya untuk bisa mengerti kondisi perusahaan secara transparan. Sekali
lagi secara transparan. Agar informasi itu sampai dan keputusan bisa diterima kedua belah pihak

neutral - Totok Susilo (Koordinator Daerah FSB Garteks KSBSI Jateng) Terkait informasi bahwa
SK Gubernur Jawa Tengah ada rencana akan digugat oleh Apindo Jawa Tengah di PTUN. Kami

153