Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 156
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, rencana gugatan tersebut
merupakan hak dari Apindo Jateng.
Ganjar mendorong Apindo untuk meningkatkan komunikasi dan transparan kepada buruh dan
karyawan terkait kondisi perusahaan masing-masing.
"(Gugatan) itu haknya Apindo sih ya. Tapi kalau kita melihat tadi dari para buruh kan kita belum
selesai. Belum selesai karena setelah ini masih ada UMK. Justru yang kita butuhkan antara buruh
dan pengusaha bisa buka-bukaan, transparan, apakah perusahaannya untung atau rugi,"
katanya.
Ganjar menjelaskan, dari pertemuannya dengan para buruh garmen, tekstil, kulit, dan sepatu
diketahui ternyata para buruh juga terbuka.
Transparansi dari perusahaan itulah yang dibutuhkan saat ini.
"Kalau mereka perusahaannya untung maka kita fair, kita naikkan bersama. Kalau kemudian rugi
silakan bicara dengan kami. Kalaulah kemudian perusahaan rugi mereka (buruh) juga bisa
mengerti kok kondisinya," jelasnya.
Para buruh itu, lanjut Ganjar, juga meminta pengawas tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal
ini Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja lebih keras.
Terutama untuk menjembatani komunikasi antara pengusaha dan buruh yang terlihat belum
terlalu bisa transparan.
"Maka dari itu, kami harapkan bantuan dari Apindo. Yuk ajak buruhnya untuk bisa mengerti
kondisi perusahaan secara transparan. Sekali lagi secara transparan. Agar informasi itu sampai
dan keputusan bisa diterima kedua belah pihak," katanya.
Kalangan buruh dari Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri
Sepatu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB Garteks KSBSI) Jateng mendukung
keputusan Gubernur menaikkan UMP Jateng.
Para buruh menyatakan siap bekingi Ganjar dengan menjadi tergugat intervensi.
"Terkait informasi bahwa SK Gubernur Jawa Tengah ada rencana akan digugat oleh Apindo Jawa
Tengah di PTUN. Kami sampaikan bahwa kami akan mendukung Gubernur dan akan menjadi
tergugat intervensi apabila itu terjadi gugatan dari Apindo Jawa Tengah ke PTUN," Koordinator
Daerah FSB Garteks KSBSI Jateng Totok Susilo.
Dia mengatakan, pada dasarnya UMP yang ditetapkan oleh Ganjar sudah sesuai dengan formula
upah.
"Walaupun di formula upah berdasarkan PP 78 ketemu di angka 3,33 persen tetapi angka 3,27
persen itu sikap yang luar biasa karena Jabar, Banten, dan Sumut tidak ada kenaikan. Artinya
Pak Ganjar telah melakukan diskresinya dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Itu
menunjukkan Gubernur pro dengan rakyatnya," katanya.
155
