Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 151

RESPONS MENAKER SOAL GUBERNUR NAIKKAN UMP 2021

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tak mempersoalkan gubernur yang tetap menaikkan Upah
              Minimum  Provinsi  (  UMP  )  2021. Padahal,  kebijakan  itu  tidak  sejalan  dengan  imbauan  yang
              sempat diberikannya agar UMP tahun depan sama dengan tahun ini.

              Ketentuan  agar  UMP  2021  tidak  naik  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Nomor
              M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
              Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam SE itu, Ida meminta gubernur tidak mengubah besaran
              UMP  tahun  depan  karena  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  masa
              pandemi covid-19.

              Usai penerbitan SE itu, mayoritas provinsi mengikuti arahan Ida. Namun, ada lima provinsi yang
              tidak, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, mereka
              justru menaikkan UMP 2021 dari 2020.

              "Apabila  ada  daerah  yang  tidak  mempedomani  SE  tersebut  dalam  penetapan  UM-nya,  hal
              tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai
              dampak  covid-19  terhadap  perlindungan  upah  pekerja  dan  kelangsungan  bekerja  serta
              kelangsungan  usaha  di  daerah  yang  bersangkutan,"  ungkap  Ida  kepada  CNNIndonesia.com,
              Kamis (5/11).


              Pasalnya, menurut Ida, SE sejatinya hanya bertujuan untuk memberikan panduan atau pedoman
              bagi para gubernur untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi
              covid-19 terkait dengan penetapan UMP 2021. Namun, selama kondisi dan dampaknya sudah
              dikaji, maka sah-sah saja.


              "SE  adalah  referensi  untuk  menentukan,  sehingga  kalau  ada  pertimbangan  lain  daerah
              semestinya sudah menghitung dengan prudent," tuturnya.

              Berikut  daftar  daerah  yang  menaikkan  UMP  2021:  1.  Jawa  Tengah  naik  3,27  persen  dari
              Rp1.742.015 menjadi Rp1.798.979 2. Jawa Timur naik 5,65 persen, dariRp 1.768.000 menjadi
              Rp1.868.777 3. Sulawesi Selatan naik 2 persen dari Rp3.103.800 menjadi Rp3.165.876 4. DKI
              Jakarta naik 3,27 persen dari Rp4.276.349 menjadi Rp4.416.186 bagi perusahaan yang tidak
              terdampak pandemi 5. DIY naik 3,54 persen dari Rp1.704.609 menjadi Rp1.765.000 Sementara
              yang tidak menaikkan UMP 2021: 1. Banten Rp2.460.996 2. Jawa Barat Rp1.810.351 3. Aceh
              Rp3.165.030  4.  Sumatera  Utara  Rp2.499.500  5.  Sumatera  Barat  Rp2.484.041  6.  Sumsel
              Rp3.043.111 7. Jambi Rp2.630.162 8. Kepulauan Riau Rp3.005.460 9. Riau Rp2.885.563 10.
              Lampung Rp2.432.001 11. Bangka Belitung Rp3.230.002 12. Kalimantan Utara Rp3.000.804 13.
              Kalimantan  Tengah  2.903.144  14.  Kalimantan  Barat  Rp2.399.698  15.  Kalimantan  Timur
              Rp2.981.378 16. Kalimantan Selatan Rp2.877.448 17. Bali Rp2.494.000 18. Nusa Tenggara Barat
              Rp2.183.883  19.  Nusa  Tenggara  Timur  Rp1.950.000  20.  Sulawesi  Tengah  Rp2.303.711  21.
              Sulawesi Tenggara Rp2.552.04 22. Sulawesi Barat Rp2.369.670 23. Maluku Rp2.604.961 24.
              Papua Rp3.516.700 25. Papua Barat Rp3.134.600 26. Sulawesi Utara Rp3.310.723 27. Maluku
              Utara Rp2.721.530 1. Bengkulu Rp2.213.604 2. Gorontalo Rp2.586.900 (uli/sfr) window.






                                                           150
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156