Page 472 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 472
"Setelah kemarin ratusan ribu bahkan hampir satu juta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk
mengikuti mogok nasional, hari ini kami akan melanjutkan pemogokan tersebut," kata Said Iqbal
kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).
Said juga membantah jika ada yang mengatakan apa yang dilakukan buruh adalah mogok kerja
secara illegal.
Adapun dasar hukum mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan
melaksanakan pemogokan.
"Dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang
HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal.
Berdasarkan catatan KSPI, aksi mogok hari pertama dilakukan di berbagai daerah industri seperti
Serang, Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur,
Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang,
Batam, Banda Aceh, Banjarmasin, dan Gorontalo.
Menurut Said Iqbal , aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarkis.
"Aksi ini dilakukan semata-mata untuk meminta Pemerintah dan DPR RI membatalkan omnibus
law, karena di dalamnya ada persoalan mendasar seperti pengurangan pesangon, karyawan
kontrak dan outsourcing seumur hidup, UMSK dihilangkan, ada syarat khusus untuk penetapan
UMK, hingga potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun bagi karena penerapan kontrak
dan outsourcing," urainya.
KSPI juga mengimbau agar buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan agar
tidak terpapar Covid-19 dengan tetap menggunakan masker di lokasi aksi dan menjaga jarak di
antara massa aksi.
471
