Page 477 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 477
Judul UU Cipta Kerja Ramai Ditolak, Muncul Aksi Demo & Mogok Kerja,
Bisakah Dibatalkan? Ini Penjelasannya
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/07/uu-cipta-kerja-
ramai-ditolak-muncul-aksi-demo-mogok-kerja-bisakah-dibatalkan-ini-
penjelasannya
Jurnalis Listusista Anggeng Rasmi
Tanggal 2020-10-07 12:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Puan Maharani (Ketua DPR Puan) Sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat
menyempurnakan UU tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,
neutral - Fajri Nursyamsi (Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia (PSHK)) Rencana ada (mengajukan judicial review). Sedang mencari momentum dan
melihat pergerakan jaringan lain. Apabila sudah banyak, PSHK lebih akan berposisi mendukung
secara akademik
positive - Puan Maharani (Ketua DPR Puan) RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah
dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan
mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang
positive - Puan Maharani (Ketua DPR Puan) RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah
dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan
mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang
positive - Puan Maharani (Ketua DPR Puan) Sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat
menyempurnakan UU tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,
positive - Puan Maharani (Ketua DPR Puan) Sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat
menyempurnakan UU tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,
positive - Puan Maharani (Ketua DPR Puan) Sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat
menyempurnakan UU tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,
476
