Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 478
Ringkasan
Omnibus law RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah menjadi undang-undang pada
Senin (5/10/2020) melalui rapat paripurna DPR RI. Pengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut
menuai polemik dari berbagai kalangan pekerja.
UU CIPTA KERJA RAMAI DITOLAK, MUNCUL AKSI DEMO & MOGOK KERJA,
BISAKAH DIBATALKAN? INI PENJELASANNYA
Omnibus law RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah menjadi undang-undang pada
Senin (5/10/2020) melalui rapat paripurna DPR RI.
Pengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut menuai polemik dari berbagai kalangan pekerja.
Para elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja, khususnya para buruh dan
pekerja.
Penolakan tersebut kemudian memunculkan aksi demo hingga ancaman penolakan kerja.
Massa pekerja/ buruh di berbagai daerah, misalnya, menggelar aksi unjuk rasa diikuti mogok
kerja pada 6 hingga 8 Oktober.
Tak hanya dari kalangan buruh atau pekerja, mahasiswa juga mengikuti aksi tersebut.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang isinya dianggap merugikan
masyarakat.
Terdapat banyak pasal yang dianggap kontroversial.
Selain itu, proses pembentukannya pun dinilai minim pelibatan publik.
Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020), mengatakan, UU Cipta
Kerja dinilai mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.
Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga
Oktober dilakukan secara transparan dan cermat.
Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.
"RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif
dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam
jangka pendek maupun dalam jangka panjang," kata dia.
Meski UU Cipta Kerja diklaim baik bagi kepentingan nasional, elemen buruh tetap menolaknya.
Lantas, mungkinkah UU Cipta Kerja ini dibatalkan? Bagaimana prosedur pembatalannya?
Opsi pembatalan
Merujuk pada UU Nomor 12/2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, RUU
yang telah disahkan DPR menjadi UU harus diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani
dalam jangka waktu paling lama 30 hari.
Apabila presiden tidak membubuhkan tanda tangan dalam kurun waktu tersebut, RUU
dinyatakan sah dan otomatis menjadi undang-undang serta wajib diundangkan.
477
