Page 474 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 474
negative - Arifin Junaidi (Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdatul Ulama (NU)) Masa
bunyinya pasal 65 itu pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Di
dalam undang-undang itu izin usaha sama dengan izin usaha. Jadi ada upaya mencari laba
negative - Arifin Junaidi (Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdatul Ulama (NU)) Kami ini
kan banyak di desa di pelosok. Kami segmennya masyarakat menengah ke bawah. Jadi bisa mati
ilmu sekolah madrasah kami, apa negara sanggup mengisi kekosongan itu kalau nanti kami
gulung tikar
positive - Arifin Junaidi (Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdatul Ulama (NU)) Iya kita
akan bersama-sama dengan aliansi yang kemarin yang menolak UU Cipta Kerja dari unsur
pendidikan, kita akan bergerak bersama lagi. LP Marif tentu akan ikut di dalamnya, dan Maarif
juga akan mengambil langkah sendiri guna di-dropnya pasal pendidikan
positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya
mohon persetujuan. Bisa disepakati?
Ringkasan
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai Undang-Undang Cipta Kerja tidak tepat waktu
dan sasaran. Fadli Zon menjelaskan, tidak tepat waktu karena Indonesia sedang menghadapi
pandemi Covid-19 . Sehingga semua pihak fokus utamanya terhadap isu kesehatan dan
kemanusiaan seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
FADLI ZON SEBUT UU CIPTA KERJA TIDAK TEPAT WAKTU DAN SASARAN
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai Undang-Undang Cipta Kerja tidak tepat waktu
dan sasaran. Fadli Zon menjelaskan, tidak tepat waktu karena Indonesia sedang menghadapi
pandemi Covid-19 . Sehingga semua pihak fokus utamanya terhadap isu kesehatan dan
kemanusiaan seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tingkat kematian dokter kita saat ini tertinggi di Asia, setidaknya ada 130 dokter. Menurut IDI,
meninggal akibat menangani Covid-19 sejauh ini. Angka-angka ini tentu saja tak bisa
disepelekan," kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
"Begitu juga dengan tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia, berada di atas rata-rata
dunia. Artinya, ada hal lain yang jauh lebih serius untuk ditangani dibanding omnibus law,"
sambung Fadli.
Sementara itu, terkait tidak tepat sasaran, Fazli menyebut jika tujuannya untuk mendatangkan
investasi, maka apa yang jadi hambatan investasi, dengan apa yang dirancang oleh omnibus law
sama sekali tak sinkron.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu memaparkan, berdasarkan World Economic Forum
(WEF), kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan
kebijakan, serta regulasi perpajakan.
"Tapi yang disasar omnibus law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara
diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung," ucap Fadli.
Karena itu, Fadli Zon dapat memahami kenapa saat ini masyarakat banyak yang gelisah dan
marah terhadap omnibus law.
473
