Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Tolak UU Cipta Kerja, KRPI Akan Ajukan Judicial Review ke MK
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/684611/tolak-
uu-cipta-kerja-krpi-akan-ajukan-judicial-review-ke-mk
Jurnalis FER
Tanggal 2020-10-06 23:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Saepul Tavip (Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia) Dari sisi formil, sejak
diumumkan Presiden tentang rencana pembuatan UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law
, pemerintah tidak terbuka untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan RUU Cipta
Kerja tersebut

negative - Saepul Tavip (Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia) Namun dalam
kenyataannya, pembahasan RUU Cipta Kerja, masyarakat tidak dilibatkan
neutral - Saepul Tavip (Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia) Sehingga terindikasi ada
pihak yang sengaja membelokkan poin-poin kesepakatan Panja

negative - Saepul Tavip (Sekjen Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia) Seperti kita ketahui
bersama pekerja PKWT dan outsourcing adalah pekerja yang rentan dilanggar hak-hak
normatifnya seperti upah minimum (termasuk upah lembur) dan jaminan sosial

positive - Saeful (None) KRPI berharap seluruh komponen gerakan serikat pekerja di Indonesia
untuk bahu membahu, kompak menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat pekerja
ini

Ringkasan

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ( Omnibus Law Cipta Kerja) telah resmi disahkan
menjadi Undang-undang (UU) dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Sekjen
Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia ( KRPI ), Saepul Tavip mengatakan, sejak awal rencana
pembuatan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi Undang-undang (UU), memang penuh
kontroversi di tengah masyarakat.

478