Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 481
Judul Pekerja Sektor Kelistrikan Desak Pemerintah Batalkan Omnibus Law
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://metro.sindonews.com/read/188074/170/pekerja-sektor-
kelistrikan-desak-pemerintah-batalkan-omnibus-law-1602000601
Jurnalis Komaruddin Bagja Arjawinangun
Tanggal 2020-10-06 23:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Kuncoro (Ketua Umum PPIP PS) Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak-
pihak terkait akan dampak buruk yang ditimbulkan jika omnibus law dilakukan. Tetapi aspirasi
dan masukan yang kami sampaikan hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga tangan.
Sebelumnya Para Wakil Rakyat telah berjanji akan menjadikan putusan MK sebagai pegangan
dalam penyusunan UU Cipta Kerja, tapi nyatanya dalam pembahasan Subklaster
Ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan
Ringkasan
Serikat pekerja dan buruh di sektor ketenagalistrikan kecewa dengan sikap Pemerintah dan DPR
RI yang mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam sidang
paripurna, Senin (5/10/2020). Serikat pekerja dan buruh di sektor kelistrikan, seperti SP PLN
Persero, PP Indonesia Power, SP PJB, SPEE-FSPMI, dan Serbuk Indonesia, menilai DPR RI seperti
"kejar setoran" terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja.
PEKERJA SEKTOR KELISTRIKAN DESAK PEMERINTAH BATALKAN OMNIBUS LAW
JAKARTA - Serikat pekerja dan buruh di sektor ketenagalistrikan kecewa dengan sikap
Pemerintah dan DPR RI yang mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-
undang dalam sidang paripurna, Senin (5/10/2020). Serikat pekerja dan buruh di sektor
kelistrikan, seperti SP PLN Persero, PP Indonesia Power, SP PJB, SPEE-FSPMI, dan Serbuk
Indonesia, menilai DPR RI seperti "kejar setoran" terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja.
Ketua Umum PPIP PS Kuncoro menyampaikan, Omnibus Law berpotensi melanggar tafsir
konstitusi, terutama dalam Subklaster Ketenagalistrikan. Di mana putusan MK No 111/PUU-
XIII/2015, tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Cipta Kerja.
Hal ini akan mengakibatkan adanya pelanggaran Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2), di mana tenaga listrik yang merupakan cabang produksi
480
