Page 482 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 482
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai negara.
Pada ujungnya berpotensi akan mengakibatkan kenaikan tarif listrik ke masyarakat.
"Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak-pihak terkait akan dampak buruk yang
ditimbulkan jika omnibus law dilakukan. Tetapi aspirasi dan masukan yang kami sampaikan
hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga tangan. Sebelumnya Para Wakil Rakyat telah berjanji
akan menjadikan putusan MK sebagai pegangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, tapi
nyatanya dalam pembahasan Subklaster Ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan, " tegasnya
di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Hal nyata dari omnibus law yang paling mengancam sektor ketenagalistrikan di Indonesia
adalah: 1. Peran DPR yang dihapuskan adalah hak dalam konsultansi Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang mengakibatkan: a. Aspirasi masyarakat dan peran
masyarakat dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional, tidak tersalurkan sehingga
perencanaan-perancanaan ketenagalistrikan berpotensi hanya untuk kepentingan dan
keuntungan bagi pihak-pihak tertentu b.RUKN sangan berperan penting penentuan harga listrik
karena terkait dengan jenis energi primer yang digunakan dalam pembangkit tenaga listrik,
karena harga listrik ditentukan 70% daribl jenis energi primernya. Oleh karena itu campur tangan
para wakil tangan dalam kebijakan energi primer menjadi sangat penting dalam Pembahasan
RUKN. Pada ujungnya tarif listrik akan berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat.
481
