Page 484 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 484
Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan apa yang sudah diputuskan
oleh Badan Legislasi tentang RUU Cipta Kerja patut disyukuri. Sebab undang-undang tersebut
akan dalam membuat kemudahan perizinan dan deregulasi di Indonesia di masa depan.
Bahkan dia mengatakan, RUU Cipta Kerja ini akan menghilangkan sikap koruptif sejumlah aparat
dalam perizinan. Para oknum birokrat-birokrat nakal itu tak akan bisa bergerak dengan adanya
aturan ini.
Sebab menurutnya, sistem perizinan nanti tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik. Tapi akan
menggunakan Online Single Submission (OSS).
"Korupsi dalam perizinan tidak akan terjadi lagi. Masalah korupsi dalam perizinan ini terpecahkan
oleh Omnibus Law," ungkap Supratman dikutip dari keterangannya, Selasa 6 Oktober 2020.
Dia berpendapat, penolakan sejumlah pihak akan adanya Omnibus Law hanya dari satu sisi saja.
Mereka pun diminta lebih bijaksana dalam melihat sebuah masalah.
"Jangan melihat parsial saja, tapi lihatlah secara keutuhan terhadap proses pembentukan
undang-undang," kata Supratman.
Ia pun menggambarkan jika dalam proses pembahasan Omnibus Law sangat legitimate dan
dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Sementara soal penolakan dua fraksi, yakni PKS dan
Partai Demokrat, Supratman pun menggarisbawahi beberapa hal.
"Perdebatan-perdebatan kita di dalam panja itu sangat dinamis. Dan penolakan itu tidak muncul,
seperti saat akhir ini," kata Supratman.
Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Supratman mengakui jika yang paling berat untuk
diperdebatkan itu adalah klaster ketenagakerjaan. Sebab, banyak kepentingan yang ada di
dalamnya harus diakomodir.
"Saya yakinkan semua sependapat! Seluruh fraksi di awal pembahasan dan pengambilan
keputusan terkait pesangon, semua satu suara," tambahnya.
Lebih lanjut dia pun mengatakan, sejatinya sembilan fraksi di DPR termasuk di DPD juga satu
suara soal pesangon. Namun, perihal tuntutan sekelompok buruh yang menolak bisa dipahami.
"Tidak mungkin kami bisa memuaskan semua pihak. Saya mengerti apa yang menjadi tuntutan
kawan-kawan buruh. Saya pastikan dan saya janjikan saat mereka demo terakhir di depan
gedung DPR, saya katakan bahwa saya bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan hal itu,"
tegas Supratman.
Sementara itu menurutnya, dari tujuh isu krusial tentang ketenagakerjaan, seperti PHK massal
dan lain-lain. Peraturan perundangannya sudah dikembalikan ke UU ketenagakerjaan yang lama.
"Misalnya bagaimana syarat-syarat PHK itu, kami sampaikan bahwa itu kembali ke UU existing
dan tidak ada yang berubah sama sekali," tutupnya. (ren).
483
