Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 483
Judul Ketua Baleg Pede Omnibus Law Cipta Kerja Berantas Korupsi Perizinan
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1309440-ketua-baleg-pede-
omnibus-law-cipta-kerja-berantas-korupsi-perizinan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 23:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Korupsi dalam perizinan tidak
akan terjadi lagi. Masalah korupsi dalam perizinan ini terpecahkan oleh Omnibus Law
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Jangan melihat parsial saja,
tapi lihatlah secara keutuhan terhadap proses pembentukan undang-undang
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Perdebatan-perdebatan kita di
dalam panja itu sangat dinamis. Dan penolakan itu tidak muncul, seperti saat akhir ini
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Tidak mungkin kami bisa
memuaskan semua pihak. Saya mengerti apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh. Saya
pastikan dan saya janjikan saat mereka demo terakhir di depan gedung DPR, saya katakan
bahwa saya bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan hal itu
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR RI) Misalnya bagaimana syarat-
syarat PHK itu, kami sampaikan bahwa itu kembali ke UU existing dan tidak ada yang berubah
sama sekali
Ringkasan
Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja telah disahkan DPR menjadi undang-
undang kemarin, Senin 5 Oktober 2020. Aturan itu pun telah melalui proses pembahasan yang
panjang antara Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI hingga pada akhirnya disepakati.
KETUA BALEG PEDE OMNIBUS LAW CIPTA KERJA BERANTAS KORUPSI PERIZINAN
Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja telah disahkan DPR menjadi undang-
undang kemarin, Senin 5 Oktober 2020. Aturan itu pun telah melalui proses pembahasan yang
panjang antara Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI hingga pada akhirnya disepakati.
482
