Page 501 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 501
Ketiga, perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha
yang diterbitkan pemerintah pusat.
Buruh/pekerja menganggap waktu kerja terlalu eksploitatif.
Menanggapi itu, dalam RUU Cipta Kerja dijelaskan waktu kerja tetap mengikuti UU 13/2003 yaitu
40 jam seminggu. Dengan rincian 5 hari kerja sebanyak 8 jam perhari dan 6 hari kerja sebanyak
7 jam perhari.
RUU Cipta Kerja menampung pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat sepenuhnya
mengikuti ketentuan itu sehingga perlu diatur khusus. Jenis pekerjaan mengikuti tren industri
4.0 dan berbasis industri digital yang fleksibel sesuai kesepakatan.
RUU Cipta Kerja memberi raung optimalisasi waktu kerja dan kapasitas produksi dengan
menambah jam lembur dari 3 jam menjadi 4 jam perhari. Tetap ada pengaturan waktu 5 atau 6
hari kerja dengan waktu libur/istirahat tetap ada dan disesuaikan.
Hak cuti hilang, hak upah atas cuti juga hilang.
Dari penjelasan diketahui bahwa pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi
pekerja/buruh. Juga tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil seperti yang diatur dalam
UU ketenagakerjaan.
Outsourcing tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan karena statusnya seumur hidup
tidak dapat menjadi karyawan tetap.
Menanggapi ini, pekerja dengan PKWT tetap mendapatkan jaminan semacam jaminan pensiun
melalui pemberian kompensasi setiap berakhirnya kontrak.
Sedangkan untuk jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan
kematian tetap ada dan sama dengan pekerja tetap. Lalu terkait pengalihan kerja, maka
perlindungan hak pekerja dan buruh tidak boleh berkuang, sepanjang objek pekerjaannya tetap
ada.
Kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk Indonesia.
Terkait hal ini, RUU Cipta Kerja menjelaskan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di
Indonesia hanya dalam hubungan kerja atau jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki
kompetensi sesuai jabatan.
Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Dan yang
terakhir pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjkan TKA.
500
