Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 502

Judul               Sudah Disahkan DPR, Bisakah UU Cipta Kerja Dibatalkan? Berikut
                                    Penjelasannya
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/06/sudah-disahkan-
                                    dpr-bisakah-uu-cipta-kerja-dibatalkan-berikut-penjelasannya
                Jurnalis            Hasanudin Aco
                Tanggal             2020-10-06 23:14:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Intinya ya kalau sudah diketok seperti ini,
              tidak ada lagi. Tidak ada lagi sama sekali cara untuk membatalkan

              negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Perppu juga bukan membatalkan, tapi
              membuat materi muatan UU baru dalam bentuk Perppu menggunakan kekuasaan Presiden untuk
              mengeluarkan Perppu, 'bila ada hal ihwal kegentingan memaksa'
              negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Jadi sebenarnya enggak ada mekanisme
              (pembatalan) itu

              negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Kalau MK itu menguji inskonstitusionalitas,
              dan belum tentu juga hakim setuju

              negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Kalau ada yang inskonstitusional maka
              pasal-pasal yang dimintakan dibatalkan itu jadi inskonstutisional dan karenanya batal. Tapi itu
              melalui judicial proses, kalau membatalkan ya enggak ada

              neutral - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Pengesahan itu cuma tanda tangan Presiden,
              dan pengundangan itu yang diberikan nomor
              negative - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) Memang adalagi yang namanya Presiden
              tidak  tanda  tangan  Undang-Undang.  Tapi,  itu  tidak  ada  pengaruhnya  terhadap  batal  atau
              tidaknya suatu Undang-Undang

              neutral - Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) UU karena sudah diketok, akan diundangkan
              anyway tapi tanpa tanda tangan presiden



              Ringkasan

              Rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020) menghasilkan pengesahan omnibus law RUU
              Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
                                                           501
   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507