Page 504 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 504
"Kalau ada yang inskonstitusional maka pasal-pasal yang dimintakan dibatalkan itu jadi
inskonstutisional dan karenanya batal. Tapi itu melalui judicial proses, kalau membatalkan ya
enggak ada," tambah Bivitri.
Lebih lanjut, setelah UU telah selesai dibahas, tahapan selanjutnya adalah pengesahan dan
pengundangan.
"Pengesahan itu cuma tanda tangan Presiden, dan pengundangan itu yang diberikan nomor,"
ujarnya.
Kendati begitu, UU yang tidak ditandatangani Presiden juga tetap akan diundangkan.
"Memang adalagi yang namanya Presiden tidak tanda tangan Undang-Undang. Tapi, itu tidak
ada pengaruhnya terhadap batal atau tidaknya suatu Undang-Undang," kata Bivitri.
"UU karena sudah diketok, akan diundangkan anyway tapi tanpa tanda tangan presiden,"
lanjutnya.
Judicial review Sebagai tambahan informasi, melansir indonesia.go.id, judicial review atau hak
uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.
Dalam praktiknya, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
dilakukan oleh MK.
Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan
oleh Mahkamah Agung (MA).
Mengenai judicial review ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Bagaimana
prosedur pengajuan perkara untuk judicial review MK? Pengajuan permohonan judicial review
ke MK diajukan langsung ke gedung MK di Jakarta atau bisa secara online melalui laman
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/.
Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku, ditandatangani oleh
pemohon/kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap.
Permohonan yang dibuat harus memuat jenis perkara yang dimaksud, disertai bukti pendukung
dengan sistematika: Prosedur pendaftarannya sebagai berikut:
a. Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera.
b. Registrasi sesuai dengan perkara.
Selain itu, perlu juga diketahui tentang pemberian salinan permohonan saat memasukkan berkas
permohonan ke MK.
1. Pengujian undang-undang 2. Sengketa kewenangan lembaga negara 3. Pembubaran Partai
Politik 4. Pendapat DPR ?".
503
