Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 133
Judul Moeldoko beri perhatian terhadap PCR test dan vaksinasi pekerja
migran
Nama Media antaranews.com
Newstrend Biaya PCR Test dan Vaksinasi Bagi Pekerja Migran
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2136238/moeldoko-beri-
perhatian-terhadap-pcr-test-dan-vaksinasi-pekerja-migran
Jurnalis Rangga Pandu Asmara Jingga
Tanggal 2021-05-03 19:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani
mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan
positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah
menaruh perhatian sangat besar kepada PMI, dan memberikan red carpet bagi mereka
negative - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Jangan melihat case by case. Perlu ada kajian,
sinkronisasi dan terobosan aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran juga
perlu disiapkan sehingga bisa mempertanggungjawabkannya ke BPK dan BPKP
positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker) Ke
depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi.
Sehingga kami akan diskusikan hal ini
positive - Siti Nadia (Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes) Harus berhitung
ulang untuk anggaran 2021. Untuk tahun 2022 akan dibuatkan kebijakan bersama
Ringkasan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.memberikan perhatian khusus terhadap PCR test dan
vaksinasi bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Moeldoko menegaskan, Pemerintah akan
membuat kebijakan terkait biaya PCR Test dan ihwal vaksinasi, sehingga tidak menjadi beban
CPMI.
MOELDOKO BERI PERHATIAN TERHADAP PCR TEST DAN VAKSINASI PEKERJA
MIGRAN
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.memberikan perhatian khusus terhadap PCR test
dan vaksinasi bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Moeldoko menegaskan, Pemerintah
132
