Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

DILEMA PEKERJA TAKUT LAPORKAN KANTOR SAAT PPKM DARURAT, AKU KUDU
PIYE?
PPKM Darurat sudah diberlakukan sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Kemarin, yang
merupakan hari kerja pertama di masa PPKM Darurat ini dilaksanakan, tidak berjalan mulus.

Banyak pekerja yang terjebak kemacetan karena penutupan jalur-jalur masuk ke Jakarta. Ini
artinya masih banyak perkantoran yang mengharuskan pekerjanya masuk ke kantor. Selain itu
juga banyak kantor yang meminta pegawainya WFO padahal banyak yang positif COVID-19.

Hal ini menjadi dilema untuk pegawai yang khawatir tertular virus, sampai khawatir dikeluarkan
dari pekerjaan jika melaporkan ke satgas COVID-19 daerah.

Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra P.G. Talattov
mengungkapkan dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan harus menjadi garda terdepan
dalam melindungi hak-hak pekerja yang melaporkan.

"Jadi kalau ada pekerja yang melapor dan mendapat tekanan balik dari perusahaan non esensial
yang masih memaksa masuk kerja ke kantor. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan harus melindungi," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (6/7/2021).

Dia mengungkapkan pemerintah juga harus memberikan jaminan subsidi upah minimal selama
masa advokasi atau mediasi yang dilakukan pemerintah.

Abra mengungkapkan, memang masih banyaknya orang yang bekerja dari kantor tak
sepenuhnya salah perusahaan. Seharusnya pemerintah juga memiliki data berapa banyak
pekerja formal di Jakarta yang bisa WFH dan WFO.

"Apakah pemerintah selama ini datanya sudah cukup jelas? Lalu juga harus ada tindakan tegas
untuk kantor yang melanggar. Bisa dengan mengumumkan contoh sanksi ke publik," tambah
dia.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan saat ini
ancaman dan gertakan kepada pengusaha, buruh, dan masyarakat tidak dibutuhkan.

Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah tindakan nyata dari menteri dan pejabat terkait, yang secara
bijaksana mencegah penularan COVID-19 dengan memberikan gratis masker, obat, vitamin,
hingga imboost kepada buruh dan masyarakat melalui jaringan klinik dan apotek BPJS Kesehatan
di seluruh Indonesia, khususnya kepada buruh yang isoman agar tidak menular ke klaster
keluarga.

"Di samping itu, pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari
ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Kebijakan ini yang
ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekedar omongan tidak boleh ada PHK,"
lanjutnya.

"Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK harus dirumuskan
dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau gertakan,"
lanjut Said Iqbal.

178