Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 205

TEGAKKAN PPKM JAKARTA, POLISI, SATPOL PP DAN DINAS TENAGA KERJA CEK
              PERKANTORAN
              Jakarta - Satgas Gakkum PPKM Darurat Polda Metro Jaya menyisir sejumlah perusahaan yang
              masih mengarahkan karyawan untuk datang ke kantor. Padahal, bukan termasuk sektor esensial
              dan sektor kritikal.

              Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menerangkan,
              Satgas Gakkum bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta Satpol
              PP Jakarta berkeliling untuk memastikan perusahaan mematuhi kebijakan Pembatasan Kegiatan
              Masyarakat atau PPKM Darurat .
              "Kami  bertiga  tujuannya  adalah  ingin  menjamin  bahwa  ketentuan  yang  tertera  di  dalam
              pelaksanaan PPKM Darurat itu terlaksana dengan baik," kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Selasa
              (6/7/2021).

              Dia menerangkan, berkaca pada Senin 5 Juli 2021 kemarin, terdapat penumpukan kendaraaan
              di beberapa titik penyekatan. Tubagus menduga, pengendara yang hendak menuju ke Jakarta
              akibat petinggi perusahaan masih menyuruh karyawan datang ke kantor. Sebagaimana laporan
              yang diterima oleh Satgas Gakkum PPKM Darurat Polda Metro Jaya.

              "Kantor apa? Kantor yang bukan kritikal dan bukan esensial. Kalau kantor-kantor ini memang
              melakukan sesuai ketetapan dari PPKM Darurat, maka, insyaallah orang-orang tidak akan terlalu
              banyak masuk ke Jakarta dan pelaksanaan PPKM Darurat ini terselenggara dengan baik," ujar
              Tubagus.
              Tubagus menerangkan, kantor-kantor yang terbukti melanggar PPKM pasti ditindak. Dalam hal
              ini, kepolisian akan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan. Tubagus menyebut, seandainya
              ditemukan unsur pidana. Tak menutup kemungkinan, pihak perusahaan dijerat Undang-Undang
              RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun
              1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

              "Kita melihatnya bentuknya seperti apa, itulah penting bagi kita untuk melibatkan semua yang
              terkait, seperti dinas naker kemudian Satpol PP. Dan kalau misalnya memenuhi kriteria atau
              memenuhi  unsur  Pasal  14  UU  No  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  maka  Direktorat
              Kriminal Umum akan melakukan penyidikan," ujar dia.

              Tubagus kembali menegaskan, razia ini bertujuan agar seluruh elemen masyarakat mematuhi,
              bukan harus ditindak secara hukum dulu tetapi ini adalah ketentuan.

              "Ini  tanggungjawab  bersama  supaya  penanggulangan  wabah  berlangsung  baik  gitu,  bukan
              kucing-kucingan tapi dilandasi kesadaran. Nah yang sudah dikasih tahu, yang sudah diingatkan
              masih seperti itu, maka, masuk dalam kualifikasi menghalang-halangi penanggulangan wabah
              penyakit, kita akan tindak," tandas dia.

















                                                           204
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210