Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 208
Judul Kantor Bandel WFO Jakarta Terancam Dicabut Izin Usaha
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210706124157-20-
663810/kantor-bandel-wfo-jakarta-terancam-dicabut-izin-usaha
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-06 13:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Andri Yansah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) DKI Jakarta)
Untuk kantor yang jelas-jelas melanggar prokes yang sudah kita tetapkan untuk saat ini dalam
perlakuan PPKM Darurat langsung kita lakukan penutupan sementara selama tiga hari
positive - Andri Yansah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kalau setelah
saya monitor masih juga bandel dan melanggar ketentuan yang berlaku, kita akan
merekomendasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
untuk dilakukan pencabutan izin operasional
negative - Andri Yansah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Monggo-
monggo saja ya enggak apa-apa, yang penting kita [hukum] tutup yang seperti itu. Makanya
kita di sini menyampaikan bahwa untuk perkantoran yang tidak masuk esensial dan tidak masuk
kritikal itu harus WFH 100 persen
positive - Andri Yansah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kalau masih
beroperasi kita akan lakukan penutupan sesuai dengan mekanisme yang tadi saya sampaikan.
Tolong jangan bandel, karena nanti sanksinya keras dan ini yang kita lakukan btul-betul untuk
menyelamatkan semua
positive - Tubagus Ade Hidayat (Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro jaya) Kegiatan ini
supaya seluruh elemen masyarakat mematuhi, bukan harus ditindak hukum dulu tetapi ini
ketentuan. Ini tanggung jawab bersama supaya penanggulangan wabah berlangsung baik
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah
mewanti-wanti agar perusahaan tetap mengikuti ketentuan yang ada selama Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan penularan Covid-19. Ia
menegaskan, pemerintah dapat menjatuhkan sejumlah sanksi apabila perusahaan melanggar.
Andri mengatakan, ada tiga tahap penjatuhan sanksi bagi perusahaan yang melanggar
ketentuan.
207
