Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 206
Judul Ini Sanksi Keras terhadap Perusahaan di DKI yang Bandel Selama
PPKM Darurat
Nama Media investor.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://investor.id/national/ini-sanksi-keras-terhadap-perusahaan-di-
dki-yang-bandel-selama-ppkm-darurat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-06 13:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Untuk
kantor yang jelas-jelas melanggar protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan saat ini dalam
PPKM darurat langsung kita lakukan penutupan sementara selama 3 hari
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Misalnya 3
hari ditutup, terus buka tetapi apa yang menjadi catatan kami pada saat kita melakukan
monitoring atau pun pemeriksaan tidak dilakukan, nah itu bisa kita lakukan denda Rp 50 juta.
Jadi, bukan saja 3 hari-nya tetapi juga catatan-catatan yang menjadi perhatian yang harus
dilaksanakan oleh perkantoran tersebut harus dilaksanakan
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kita setiap
hari melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap perkantoran-perkantoran. Kita ada 15 tim, di
masing-masing wilayah 3 tim termasuk 1 tim di pihak dinas. Hari pertama kita melakukan sidak
74 perkantoran di mana 59 kita tutup
Ringkasan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan sanksi-sanksi keras terhadap perusahaan-
perusahaan bandel yang masih nekad beroperasi dan memaksakan karyawannya masuk kerja.
Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut tidak termasuk perusahaan esensial dan kritikal yang
diizinkan beroperasi selama PPKM darurat. Pemprov DKI Jakarta, kata Andri Yansyah, Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, akan melakukan monitoring
terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah dikenakan sanksi penutupan sementara. Jika
masih melakukan pelanggaran, tutur dia, maka akan dikenakan sanksi denda administrasi paling
banyak Rp 50 juta. Kalau masih bandel dan melanggar lagi, maka akan dikenakan sanksi
pencabutan izin operasional.
205
