Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

Dijelaskan, pada fase pertama yakni dua tanur 16.500 KVA dioperasikan dengan investasi US$
100 juta. Kapasitas produksi tahunan sebesar 50.000 ton feronikel.
Pada fase kedua, empat tungku 33.000 KVA akan dimasukkan ke dalam proses produksi. Dengan
menggunakan proses RKEF kapasitas produksi tahunan akan mencapai 300.000 ton nikel-besi.
Ke depan, perusahaan akan investasi dalam proyek stainless steel.

"HNI menggunakan peralatan peleburan dan sintering matang dari Tiongkok dan teknologi
peleburan matang di Tiongkok untuk mengubah sumber daya bijih nikel Indonesia menjadi
bahan baku utama untuk peleburan stainless steel, yaitu feronikel," bunyi keterangan dalam
laman tersebut.
Sementara, dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) memuat sejumlah PSN yang dikebut pemerintah.

Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan masuk dalam daftar PSN di sektor kawasan.
Sementara, program pembangunan smelter juga masuk dalam lampiran pada daftar Program
PSN.

Dalam pencarian di laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), proyek
smelter di Banteng menelan investasi Rp 2 triliun. Proyek itu menggunakan skema pendanaan
swasta dan ditargetkan operasi tahun 2018. Status terakhir untuk proyek tersebut sudah selesai.

Sementara, untuk Kawasan Industri Bantaeng, investasi yang ditelan mencapai Rp 45,5 miliar.
Status terakhir proyek tersebut ialah konstruksi dan akan beroperasi di atas tahun 2019.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan
Disnakertrans Provinsi Sulsel, disampaikan bahwa 20 orang tersebut datang sebagai calon TKA
dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady
Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng. Hal itu seperti diatur dalam Perpres 109 Tahun 2020.

"Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," kata
Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru disebut masih tetap
dihentikan sementara. Hal itu dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional
(PSN) dan obyek vital strategis/nasional.

Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA
dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka untuk
sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.
"Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi TKA yang
bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
tertulis dari kementerian/lembaga terkait," kata Chairul.

210