Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 212
Judul PPKM Darurat, Kemnaker Minta Pengusaha Hindari Opsi PHK
Nama Media mnctrijaya.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://mnctrijaya.com/news/detail/44720/ppkm-darurat-kemnaker-
minta-pengusaha-hindari-opsi-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-06 12:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami memahami ini merupakan
keadaan yang sulit, namun harus dilakukan untuk menjaga jiwa. Kementerian Tenaga Kerja
berupaya melakukan komunikasi dengan para pengusaha dan pekerja yang melibatkan
pemerintah untuk mengambil solusi terbaik
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Misalkan ada salah satu pihak yang
tidak puas dengan keputusan yang diambil, maka kita (Kementerian Ketenagakerjaan) akan
mendampingi kedua belah pihak untuk mencapai win-win solution. Kalau terpaksa harus
melakukan PHK tentu saja harus melewati beberapa prosedur terlebih dahulu
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami ada call center yang dapat
dikontak dan juga membuka layanan pada situs web untuk segala aduan tenaga kerja yang
terancam keadaan seperti ini. Sampai saat ini kami sudah menerima banyak keluhan terkait PHK
dan lainnya
Ringkasan
Kebijakan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu membuat banyak perusahaan lumpuh dan mulai
kewalahan membayar gaji pegawai. Solusi terberat yang mungkin ditempuh adalah Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Hal ini tak luput dari perhatian Kementerian Tenaga Kerja.
PPKM DARURAT, KEMNAKER MINTA PENGUSAHA HINDARI OPSI PHK
Jakarta - Kebijakan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu membuat banyak perusahaan lumpuh dan
mulai kewalahan membayar gaji pegawai. Solusi terberat yang mungkin ditempuh adalah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini tak luput dari perhatian Kementerian Tenaga Kerja.
"Kami memahami ini merupakan keadaan yang sulit, namun harus dilakukan untuk menjaga
jiwa. Kementerian Tenaga Kerja berupaya melakukan komunikasi dengan para pengusaha dan
211
