Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul SE Menaker Upah Minimum Tak Naik, Gubernur Tidak Wajib Patuhi,
Jika Ada Pertimbangan Lain Boleh Naik
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01905145/se-menaker-
upah-minimum-tak-naik-gubernur-tidak-wajib-patuhi-jika-ada-
pertimbangan-lain-boleh-naik
Jurnalis Satrio Widianto
Tanggal 2020-11-03 16:29:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jadi, sebelum tanggal
1 November 2020 para gubernur diharapkan sudah menetapkan UM, baik berupa UMP maupun
UMK. Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah imbauan, dan bukan sebuah regulasi
yang wajib dipatuhi Gubernur

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Hal ini kerap kali terjadi
di tahun-tahun sebelumya. SE Menaker mengimbau dan meminta 8 persen tetapi ada gubernur
yang menetapkan kenaikan UM lebih dari 8 persen. Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Permintaan Bu
Menaker kepada Gubernur untuk tidak menaikkan UM di 2021 didasari oleh perhitungan 64 item
KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan Bu Menaker. Walaupun ada kenaikan 4 item
KHL, sebelumnya 60 item KHL, namun pemerintah menurunkan kualitas item-item KHL lainnya
sehingga ketika dijumlah berdasarkan data BPS maka nilai total KHL sebagai acuan UM di 2021
tidak mengalami kenaikan. Saya kira penambahan 4 item KHL dengan menurunkan kualitas
beberapa item KHL yang lama adalah tidak tepat, dan ini tidak obyektif melihat kondisi riil di
masyarakat. Saya menilai hal tersebut dilakukan Pemerintah hanya untuk mencapai target yaitu
tidak ada kenaikan UM di 2021. Ini tidak fair

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Permintaan Bu Menaker
kepada Gubernur untuk tidak menaikkan UM di 2021 didasari oleh perhitungan 64 item KHL
(Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan Bu Menaker. Walaupun ada kenaikan 4 item
KHL, sebelumnya 60 item KHL, namun pemerintah menurunkan kualitas item-item KHL lainnya
sehingga ketika dijumlah berdasarkan data BPS maka nilai total KHL sebagai acuan UM di 2021
tidak mengalami kenaikan.

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya menilai permintaan
Menaker untuk tidak menaikkan UM di 2021 dan adanya usualan SP yang meminta kenaikan UM
di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat. Harus dicari solusi kenaikan UM 2021 dengan tetap
mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha

218