Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Dipastikan SE Menaker tahun ini akan diprotes oleh kalangan SP/SB. Kalangan SP/SB menilai SE
ini akan mempengaruhi para Gubernur untuk tidak menaikkan UM tahun 2021.
Tentunya, lanjut dia, SP/SB harus mempengaruhi para gubernur untuk tidak mengikuti SE
Menaker tersebut dan meyakinkan Gubernur untuk tetap menaikkan UM dalam persentase yang
wajar dan bijak, yang bisa mendukung daya beli pekerja dan kelangsungan usaha. "Saya menilai
permintaan Menaker untuk tidak menaikkan UM di 2021 dan adanya usualan SP yang meminta
kenaikan UM di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat.

Harus dicari solusi kenaikan UM 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja
dan kelangsungan usaha," ujarnya.

Menurut BPS, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi mencapai 0,93 persen, sementara
tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy) dari Agustus 2020 ke Agustus 2019
adalah sebesar 1,32 persen.

Dengan data ini seharusnya para Gubernur dapat mempertimbangakan untuk tetap menaikkan
UM di 2021 walaupun hanya berkisar inflasi yoy yaitu sekitar 1,5 persen sampai 2 persen, di atas
angka inflasi yoy Agustus, dengan juga mempertimbangkan kondisi September, Oktober sampai
Desember 2020.

Tentunya kenaikan UM dengan mempertimbangkan inflasi yoy akan memiliki dampak ikutan
yang positif. Dengan adanya kenaikan UM maka daya beli pekerja tidak tergerus oleh inflasi
sehingga pekerja dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat konsumsinya.

Dengan tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat
sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi agregat mendukung 55- 60 persen
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan tingkat konsumsi yang tidak menurun ini tentunya akan mendukung geliat ekonomi yaitu
pergerakan barang dan jasa akan lebih dinamis sehingga bisa mendukung peningkatan pajak
bagi negara.

Demikian juga dengan adanya kenaikan UM 2021 nanti akan mendukung BPJS Kesehatan
terhindar dari defisit pembiayaan JKN, mengingat nilai total iuran dari pekerja penerima upah
(pekerja formal) swasta selama ini menjadi penerimaan kedua tertinggi setelah iuran PBI.

Demikian juga dengan BPJS Ketenagakerjaan, kenaikan ini mendukung rasio klaim Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian akan terjaga di 26 persen dan 30 persen, walaupun
ada relaksasi iuran kedua program ini di Agustus 2020 sampai Januari 2021.

Sementara itu tabungan pekerja di program JHT pun akan semakin bertambah dan ketahanan
dana di Jaminan pensiun akan semakin baik.
Dengan kenaikan dana kelolaan di BPJS Ketenagakerjaan ini maka akan mendukung juga
penambahan dana untuk membeli Surat Berharga Negara guna menutupi defisit APBN kita.
"Tentunya tidak sebatas menaikkan UM 2021, diharapkan para Gubernur, Walikota dan Bupati
juga bisa mengalokasikan APBD nya untuk mendukung daya beli pekerja dengan memberikan
subsidi atau diskon kepada pekerja penerima upah sebatas UM untuk membeli kebutuhan pokok
seperti beras, minyak goreng dsb," urainya.***.

220