Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 220
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Tentunya tidak sebatas
menaikkan UM 2021, diharapkan para Gubernur, Walikota dan Bupati juga bisa mengalokasikan
APBD nya untuk mendukung daya beli pekerja dengan memberikan subsidi atau diskon kepada
pekerja penerima upah sebatas UM untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak
goreng dsb
Ringkasan
Kehadiran Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan Upah Minimum 2021 yang
ditujukan kepada para gubernur merupakan hal biasa yang tiap tahun memang dikeluarkan
sebagai acuan bagi para gubernur sebelum menetapkan UM tahun berikutnya.
UM ditetapkan oleh para gubernur paling lambat tanggal 1 November tahun berjalan.
SE MENAKER UPAH MINIMUM TAK NAIK, GUBERNUR TIDAK WAJIB PATUHI, JIKA
ADA PERTIMBANGAN LAIN BOLEH NAIK
Kehadiran Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan Upah Minimum 2021 yang
ditujukan kepada para gubernur merupakan hal biasa yang tiap tahun memang dikeluarkan
sebagai acuan bagi para gubernur sebelum menetapkan UM tahun berikutnya.
UM ditetapkan oleh para gubernur paling lambat tanggal 1 November tahun berjalan. "Jadi,
sebelum tanggal 1 November 2020 para gubernur diharapkan sudah menetapkan UM, baik
berupa UMP maupun UMK.
Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah imbauan, dan bukan sebuah regulasi yang
wajib dipatuhi Gubernur," kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel
Siregar di Jakarta, Selasa 3 November 2020.
Dikatakan, mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 ataupun UU Cipta Kerja, yang memiliki hak
prerogatif menetapkan UM adalah gubernur, sehingga bisa saja gubernur menetapkan UM tidak
sesuai dengan SE Menaker. "Hal ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya. SE Menaker
mengimbau dan meminta 8 persen tetapi ada gubernur yang menetapkan kenaikan UM lebih
dari 8 persen. Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun," tutur Timboel.
Seperti diketahui, SE Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapn Upah Minimum
tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-19 meminta para gubernur, pada poin 1, untuk tidak
menaikkan UM di tahun 2021. Ini artinya UM 2021 akan sama dengan UM di 2020 saat ini.
"Permintaan Bu Menaker kepada Gubernur untuk tidak menaikkan UM di 2021 didasari oleh
perhitungan 64 item KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan Bu Menaker.
Walaupun ada kenaikan 4 item KHL, sebelumnya 60 item KHL, namun pemerintah menurunkan
kualitas item-item KHL lainnya sehingga ketika dijumlah berdasarkan data BPS maka nilai total
KHL sebagai acuan UM di 2021 tidak mengalami kenaikan." "Saya kira penambahan 4 item KHL
dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama adalah tidak tepat, dan ini tidak
obyektif melihat kondisi riil di masyarakat.
Saya menilai hal tersebut dilakukan Pemerintah hanya untuk mencapai target yaitu tidak ada
kenaikan UM di 2021. Ini tidak fair," tegasnya.
Timboel mengakui, kenaikan UM tiap tahun biasanya telah menjadi sumber perselisihan antara
pemerintah, Apindo dan SP/SB, yang biasanya berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN),
dan tahun ini sepertinya akan terulang lagi.
219
