Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Pasalnya, menurut sejumlah organisasi serikat buruh, sebaran pandemi tidak secara mutlak
mengganggu perekonomian khususnya bagi perusahaan-perusahaan pengelola kelapa sawit
atau perkebunan kelapa sawit, pertambangan, farmasi dan komoditi lainnya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua PC FSPPP-SPSI wilayah kerja Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu
dan Labuhanbatu Selatan, Andre, Ketua SBMI Labuhanbatu, Ishak dan Sekretaris PC FSPMI
Labuhanbatu, Anto Bangun, Selasa (3/11) di Rantauprapat.

Menurut Andre, rasa kekecewaan wajar muncul yang juga dikarenakan surat edaran yang
dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja sebagai rujukan penetapan UMP Sumut tidak merujuk pada
PP nomor 78 tahun 2015 yang menjelaskan kenaikan upah dengan rumus, PDRB pertumbuhan
ekonomi nasional (%) ditambah kenaikan inflasi nasional (%) diambil per-September.

"Jadi, mengapa harus kita ikuti surat edaran menteri itu, harusnya bapak Gubernur Sumatera
Utara bisa memikirkan rakyatnya daripada surat edaran tersebut. Padahal di dalam surat edaran
itu, tetap mengacu kepada PP nomor 78 tahun 2015," terangnya.
Hal senada diutarakan Ishak, secara otomatis besaran UMP akan sangat mempengaruhi Upah
Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

Seharusnya keputusan Gubsu tersebut dan SE Menaker RI No.M/11/HK.04/2020 tentang UMP
tahun 2021 ada pengecualian ketidaknaikan upah buruh. Sebab komiditi sawit atau perkebunan
sawit, tambang, farmasi, dan beberapa komiditi lainnya tidak terdampak pandemi Covid-19.

Seyogyanya sambungnya, pihak yang berunding untuk merumuskan upah benar-benar
melakukan riset dan investigasi lapangan secara baik. Pihaknya berharap UMP yang sudah
diputuskan kembali ditinjau ulang penetapannya.

"Jangan disapu ratakan ketidaknaikan upah buruh/pekerja tahun 2021 ini. Menurut saya, ada
upah yang harus di naikan karena komiditi perusahaan yang bersangkutan tidak terdampak
pandemi Covid-19," tegas Ishak.

Begitu juga disampaikan Anto Bangun, terkait UMK Labuhanbatu, mereka meminta kepada
Dewan Pengupahan Kabupaten untuk segera melakukan pembahasan yang nantinya besaran
kenaikannya minimal sama dengan tahun 2020.

"Iya, kenaikan minimal sebesar 8,75% dari UMK tahun 2020. Kondisi pandemi memang
berdampak kepada dunia usaha, tetapi kan tidak secara keseluruhan. Untuk Kabupaten
Labuhanbatu mayoritas perkebunan dampak covidnya tidak terlalu signifikan, proses produksi
masih berjalan normal seperti sebelum adanya Covid-19," paparnya.

Reporter: Joko Gunawan Editor: Bernadetta Febriana.

222