Page 498 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Dicontohkan Andri, misalnya sektor usaha telekomunikasi yang justru meraup keuntungan di
tengah pandemi Corona.
Pasalnya pembatasan pertemuan tatap muka atau mereka yang bekerja dari rumah lebih banyak
memanfaatkan akses internet.

"Kesehatan kan nggak terdampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat.
Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop, mal," ujar Andri kepada wartawan,
Senin (2/11/2020).

Perusahaan yang mau dibebaskan dari aturan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun
2021 harus membuat surat permohonan, lengkap dengan laporan keuangan satu tahun terakhir.

Laporan keuangan itu bisa memperlihatkan apakah perusahaan tersebut merugi karena pandemi
atau justru untung.
"Perusahaan bisa melampirkan keuangan satu tahun terakhir dan kita juga bisa lihat begitu dia
mengajukan dari mana bisa kelihatan itu," ucap dia.

Tapi bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohonan, maka dianggap telah menyanggupi
kenaikan upah sesuai aturan UMP DKI 2021.

Lebih lanjut, Disnakertrans DKI nantinya akan membuat SOP terkait ketentuan itu.
"Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriterianya seperti apa. Ini kan
masih jauh, masih dua bulan," jelas Andri.

Sebagai informasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE itu, Menaker memutuskan untuk tidak menaikkan UMP tahun 2021, alias UMP tahun
depan sama dengan tahun ini.

Tapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun depan sebesar 3,27 persen menjadi Rp 4,4 juta.
Kebijakan itu dibuat asimetris, yakni berlaku berdasarkan jenis usahanya dan dampak pandemi
Covid-19.

497