Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Emil menyebut 500 perusahaan di Jabar didominasi sektor manufaktur. Sehingga ia meminta
jangan membandingkan Jabar dengan provinsi lain terkait kebijakan UMP.
"Ada 2000-an perusahaan yang terdampak. 500 di antaranya mem-PHK. Jabar itu sektor
manufaktur terbesar di Indonesia. 60 persen manufaktur di Jabar," kata Emil.

"Itulah mengapa UMP Jabar tidak dinaikkan mengikuti Surat Edaran dari Kemenaker. Jangan
dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit," lanjut dia.

Emil menambahkan, jika UMP naik, ia khawatir akan lebih banyak pekerja yang terkena PHK.
Maka dari itu, dia meminta pengertian dari para karyawan hingga buruh.

"Kami khawatir sudah 500 perusahaan yang mem-PHK, kalau dinaikkan akan PHK lagi, yang
dirugikan buruh lagi. Tak ada sedikit niat pemerintah untuk menyengsarakan masyarakatnya. Ini
mencegah kemudharatan karena jumlah yang di-PHK sudah lebih dari 500 perusahaan," jelas
Emil.

Sama seperti Jawa Barat, Bali juga memutuskan tidak menaikkan UMP 2021. Dengan begitu,
UMP Bali tetap Rp 2.494.000.

Kepala Disnaker dan ESDM Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, mengatakan UMP Bali tahun 2021 itu
berlaku per 1 Januari 2021 mendatang.

"UMP Provinsi telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur tertanggal 27 Oktober dan
mulai berlaku 1 Januari 2021 bahwa besarannya berdasarkan rapat dewan pengupahan provinsi
besarannya tetap seperti UMP tahun 2020 Rp 2.494.000, sesuai saran Menaker," kata Arda.

Arda memastikan mereka telah mendengar pendapat dari serikat buruh hingga pengusaha
sebelum memutuskan tidak menaikkan UMP. Dari hasil rapat, mereka sepakat dengan Menaker
Ida Fauziyah tidak menaikkan UMP.

"Kita kan ada dewan pengupahan, kita sudah sepakati dan lahirnya itu (UMP tidak naik). Waktu
rapat justru pihak serikat buruh legowo dan tahu apa yang terjadi di lapangan, yang penting
usaha bisa bertahan," tutup dia.

UMP Sumatera Utara pada 2021 tidak mengalami perubahan atau tidak naik yakni tetap Rp
2.499.500. Keputusan itu diambil mengikuti surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang menyebut
pertumbuhan ekonomi Indonesia minus.

"Kemarin di Surat Edaran itu bahwa UMP di provinsi-provinsi ini agar sama dengan tahun yang
lewat mengingat pertumbuhan ekonomi kita minus,"ujar Kadis Tenaga Kerja Sumut, Harianto
Butar-butar.

Surat Edaran itu sudah diterima Pemprov Sumut pada Selasa (26/10) lalu. Selanjutnya pada
Rabu (27/10,) digelar rapat bersama Pemprov Sumut dan Dewan Pengupahan yang terdiri dari
organisasi serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut.
Penetapan UMP juga sudah ditandatangani Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

"Aturannya kan tanggal 1 November, namun karena hari Minggu, maka pagi tadi diteken," ucap
Harianto.

Terkait tidak ada peningkatan UMP pada tahun 2021, Harianto berharap para pekerja bisa
memahaminya, sebab situasi ekonomi saat ini sedang lesu akibat pandemi corona.

501