Page 499 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 499

Judul               Langkah Sejumlah Daerah Terkait UMP 2021
                Nama Media          kumparan.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://kumparan.com/kumparannews/langkah-sejumlah-daerah-
                                    terkait-ump-2021-1uVqfqAZTif
                Jurnalis            kumparanNEWS
                Tanggal             2020-11-03 08:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kebijakan UMP asimetris ini kita
              mengakomodir keduanya. Bagi yang tumbuh maka pekerjanya ikut merasakan manfaat. Bagi
              yang mengalami kontraksi maka beban itu ditanggung bersama

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI) Yang tidak
              terdampak bisa dilihat dari otomotif itu kan enggak terdampak, terus kesehatan itu kan enggan
              terdampak, terus jasa keuangan kan enggak terdampak, telekomunikasi malah dia meningkat
              neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI) Database
              kami itu ada. Kayak (data) pengawasan (selama) PSBB, itu adalah data wajib lapor perusahaan
              dan jumlah tenaga kerja di DKI Jakarta. Untuk perusahaan yang sudah jelas-jelas (terdampak),
              enggak usah lagi kita lakukan pengkajian
              neutral - Irsad Ade Irawan (Sekjen DPD KSPSI DIY) Topo pepe sebagai protes seluruh buruh di
              Yogyakarta dan menyampaikan keprihatinan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X

              neutral - Ridwan Kamil (None) Ada 2000-an perusahaan yang terdampak. 500 di antaranya mem-
              PHK. Jabar itu sektor manufaktur terbesar di Indonesia. 60 persen manufaktur di Jabar

              positive  -  Ridwan  Kamil  (None)  Itulah  mengapa  UMP  Jabar  tidak  dinaikkan  mengikuti  Surat
              Edaran dari Kemenaker. Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit

              negative - Ridwan Kamil (None) Kami khawatir sudah 500 perusahaan yang mem-PHK, kalau
              dinaikkan  akan  PHK  lagi,  yang  dirugikan  buruh  lagi.  Tak  ada  sedikit  niat  pemerintah  untuk
              menyengsarakan  masyarakatnya.  Ini  mencegah  kemudharatan  karena  jumlah  yang  di-PHK
              sudah lebih dari 500 perusahaan

              neutral - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Disnaker) UMP Provinsi telah ditetapkan dengan Surat
              Keputusan Gubernur tertanggal 27 Oktober dan mulai berlaku 1 Januari 2021 bahwa besarannya
              berdasarkan rapat dewan pengupahan provinsi besarannya tetap seperti UMP tahun 2020 Rp
              2.494.000, sesuai saran Menaker




                                                           498
   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504