Page 504 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 504
"Saya menaikkan dengan pertimbangan PP (Peraturan Pemerintah) dan setelah mendengar dari
para pihak buruh, Apindo, dan dewan pengupahan," kata Ganjar ketika dikonfirmasi detikcom
perihal isu ini, Selasa (3/11/2020).
Ganjar menyatakan, keputusan untuk menaikkan UMP ini diambil demi iklim industri yang
kondusif. Soal tujuan keterpilihan politik di 2024, itu tidak masuk pertimbangan.
"Tidak ada juga urusan dengan politik kontestasi yang lain. Saya harus menjaga hubungan
industrial yang harmonis, agar dunia usaha tetap maju," ujar Ganjar.
Politikus PDIP ini mengaku mendapat respons positif dari pengusaha usai menaikkan UMP untuk
2021. Soal pendapat dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi
Sukamdani, Ganjar mengaku telah mendapat penjelasan bahwa pernyataan Haryadi soal Pilpres
2024 hanyalah mendeskripsikan bahwa saat 2021 sudah bukan era Pilkada lagi.
Apa yang dikatakan Haryadi Sukamdani sebelumnya? Simak halaman berikutnya: Sebelumnya,
Haryadi Sukamdani menyoroti gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021 meski Menaker
sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) bahwa UMP 2021 tidak naik.
"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang
muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa
menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," tutur Hariyadi di Gedung Permata,
Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11) kemarin.
Gubernur yang tetap ingin menaikkan UMP 2021 di daerahnya adalah Ganjar, Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan Gubernur Sulawesi Selatan
Nurdin Abdullah.
503
