Page 500 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

neutral - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Disnaker) Kita kan ada dewan pengupahan, kita sudah
sepakati dan lahirnya itu (UMP tidak naik). Waktu rapat justru pihak serikat buruh legowo dan
tahu apa yang terjadi di lapangan, yang penting usaha bisa bertahan

neutral - Harianto Butar (Kadis Tenaga Kerja Sumut) Kemarin di Surat Edaran itu bahwa UMP di
provinsi-provinsi ini agar sama dengan tahun yang lewat mengingat pertumbuhan ekonomi kita
minus

neutral - Harianto Butar (Kadis Tenaga Kerja Sumut) Aturannya kan tanggal 1 November, namun
karena hari Minggu, maka pagi tadi diteken

Ringkasan

Pemerintah pusat melalui Kemenaker memutuskan tidak menaikkan atau upah minimum tahun
2021. Penyebabnya, karena kondisi perekonomian dan perusahaan lesu akibat pandemi COVID-
19. Meski pemerintah pusat memutuskan tidak menaikkan UMP 2021 nyatanya sejumlah daerah
mempunyai kebijakan berbeda tekait UMP. Ada daerah yang mengikuti kebijakan itu, tapi ada
juga yang menaikkan UMP.

LANGKAH SEJUMLAH DAERAH TERKAIT UMP 2021

Pemerintah pusat melalui Kemenaker memutuskan tidak menaikkan atau upah minimum tahun
2021. Penyebabnya, karena kondisi perekonomian dan perusahaan lesu akibat pandemi COVID-
19. Meski pemerintah pusat memutuskan tidak menaikkan UMP 2021 nyatanya sejumlah daerah
mempunyai kebijakan berbeda tekait UMP. Ada daerah yang mengikuti kebijakan itu, tapi ada
juga yang menaikkan UMP.

Misalnya seperti DKI Jakarta memutuskan menaikkan UMP 2021 menjadi Rp 4,4 juta. Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta
khusus untuk sektor yang tak terdampak corona. Kenaikan ditetapkan sebesar 3,27 persen atau
naik menjadi Rp 4,4 juta.

Anies menjelaskan, kebijakan ini mengakomodir baik pelaku usaha dan pekerja. Dia menilai
kenaikan 3,27 persen atau Rp 4,4 juta bagi usaha yang masih mencatat laba harus tetap
dilakukan untuk keadilan para pekerja.

"Dengan kebijakan UMP asimetris ini kita mengakomodir keduanya. Bagi yang tumbuh maka
pekerjanya ikut merasakan manfaat. Bagi yang mengalami kontraksi maka beban itu ditanggung
bersama," kata Anies.

Sementara penetapan untuk tak naik atau mengacu UMP 2020 pada sektor usaha yang
terdampak pandemi virus corona juga mengakomodir pelaku usaha. Dengan begitu, usaha bisa
terus berjalan dan para pekerja juga tak akan terdampak PHK karena operasional usaha masih
berjalan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah menjelaskan, kenaikan
UMP DKI hanya bagi sektor yang masih bisa mencatat untung selama pandemi atau bahkan
meningkat.

Misalnya sektor otomotif, kesehatan, dan telekomunikasi yang cenderung meningkat selama
pandemi corona. Sektor-sektor ini wajib menaikkan UMP para pekerjanya sesuai dengan
penetapan yang dilakukan.

499